MRT Jakarta Tertarik Kelola Aset Pemerintah Pusat yang Ditinggalkan ke IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - PT MRT Jakarta memastikan proyek pembangunan MRT akan tetap berlanjut.

Meskipun ibu kota negara tak lagi di Jakarta dan berpindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Sebab Jakarta akan menjadi salah satu kota bisnis di Indonesia, sehingga tetap diperlukan transportasi massal untuk menopang mobilitas masyarakat.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Departemen Transit Oriented Development (TOD) Business Generation MRT Jakarta, Raihan Kusuma mengatakan, pada dasarnya pengembangan kota memerlukan waktu yang sangat panjang.

Ia bilang, sekalipun pusat pemerintahan mulai berpindah ke Ibu Kota Nusantara, namun tetap perlu waktu yang cukup panjang untuk kota itu bisa berkembang.

Dengan demikian, Jakarta akan tetap menarik bagi para pebisnis.

"Maupun ke depan akan ada IKN, Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis.

Jadi kita enggak takut lah dengan adanya IKN," ujarnya dalam diskusi di kantor MRT Jakarta, dikutip Jumat (9/6/2023).

"Pengembangan kota itu sangat panjang, Jakarta pun bisa seperti ini karena sudah dari tahun berapa dibangun, dan IKN itu masih panjang untuk bisa seperti yang digambarkan orang-orang.

Jadi menurut saya kami enggak berkecil hati," lanjut Raihan.

Menurutnya, pemindahan ibu kota negara menjadi peluang tersendiri bagi MRT Jakarta.

Sebab, akan ada beberapa aset negara seperti gedung pemerintahan pusat yang akan dihibahkan dan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.

Aset-aset itu pun berpotensi untuk dikelola MRT Jakarta, terlebih yang berada di sekitar stasiun MRT untuk menjadi kawasan berorientasi transit atau transit oriented development atau TOD.

Hal ini seiring dengan MRT Jakarta diberikan kuasa sebagai pengelola kawasan TOD di sepanjang jalur MRT oleh Pemprov DKI Jakarta, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020.

"Aset-aset pemerintah pusat ke depan akan dihibahkan ke DKI Jakarta, jadi banyak sekali aset-aset.