Rencana Dispensasi untuk 39 Pengelola Pangkalan BBM Subsidi di Paser, Diusulkan ke Pertamina

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Kepala Bagian Perekonomian Setda Paser, Paulus Margita, beberapa waktu lalu telah menerima keluhan 39 pengelola pangkalan BBM jenis Pertalite.

Keluhan yang disampaikan para pengelola pangkalan tersebut yaitu tidak dapat mengambil BBM jenis Pertalite menggunakan drum di SPBU.

Akibatnya, pangkalan kekurangan pasokan yang berimbas pada naiknya harga BBM jenis Pertalite di beberapa desa.

"Sewaktu pangkalan bisa mengambil BBM jenis Pertalite atas rekomendasi desa, harga per liternya Rp11,500 dan tertinggi Rp12.000," kata Paulus, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Polisi Bongkar Penjualan Ilegal BBM Subsidi di Manggar Belitung Timur, 2 Tersangka Diringkus

Sementara untuk sekarang ini, harga BBM jenis pertalite di beberapa desa mencapai Rp14.000 per liternya.

"Ini yang menjadi perhatian kita, Pemda akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola SPBU, pimpinan Pertamina dan kepolisian," tambahnya.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Pemda Paser akan meminta dispensasi kepada Pertamina maupun aparat penegak hukum agar memberi keringanan pada pangkalan.

Meskipun dispensasi tersebut, diakui Paulus cenderung melanggar aturan yang sudah ada namun tujuannya untuk kepentingan masyarakat banyak.

Baca juga: Awasi Penjualan BBM Subsidi di Luar Wilayah, Satpol PP Akan Bangun Pos di Perbatasan

"Namun karena kondisi daerah kita ini tidak sama dengan daerah lain, dalam arti tidak semua kecamatan ada SPBU sehingga kehadiran pangkalan BBM jenis Pertalite masih diperlukan," ungkapnya.

Setiap pangkalan membutuhkan kisaran 1,900 liter BBM Pertalite untuk mencukupi kebutuhan masyarakat tiap dua minggu sekali.

"Selama ini pengambilannya bergulir di SPBU Pasir Belengkong, namun dalam dua bulan terakhir mereka (pangkalan) di stop pengambilannya katanya," ulasnya.

Dari 39 pengelola pangkalan yang mengadu ke Pemda, tersebar di 4 kecamatan diantaranya Kecamatan Pasir Belengkong, Muara Samu, Batu Engau dan Tanjung Harapan.

Baca juga: BREAKING NEWS Ungkap Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi, Polisi Ringkus Sopir Truk dan Penadahnya

Paulus mengungkapkan, kesemua wilayah tersebut cendrung tidak memiliki SPBU begitupun untuk Pertashop yang masih minim.

"Solusi jangka pendek yang kita tawarkan agar pihak terkait bisa memberi dispensasi dulu, karena itu nerupakan kewenagan dari Pertamina," ulasnya.

Sementara untuk solusi jangka panjang, Paulus mengarahkan agar pengelola pangkalan dapat membangun Pertashop.

Terlebih keuntungan dari membangun Pertashop, pengiriman BBM merupakan tanggung jawab Pertamina.

"Harga di Pertashop itu sama harganya di SPBU, cuman yang diakomodir itu BBM non subsidi. Seperti pertamax untuk mesin non diesel dan dexlite untuk mesin diesel," papar Paulus.

Sementara ini, Pemda Paser masih menunggu surat resmi dari para perwakilan pengelola pangkalan terkait keluhan dan permohonan mereka.

"Dari 39 pengelola pangkalan itu sudah ada yang bersurat perwakilannya, cuman masih kita tunggu kemudian kita tindak lanjuti untuk diajukan ke Pertamina," tutup Paulus. (*)