KKB Papua Minta Tebusan Rp 5 Miliar, Reaksi Andika Perkasa: Tanya Kepada yang Menjabat

"Semua kita siapkan untuk menyelamatkan pilot," kata Fakhiri.

Pengamat militer mengungkap pesan dibalik sikap TNI terkait batas waktu penyelamatan pilot Susi Air yang disandera KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai itu bukanlah pernyataan yang minim empati dan gegabah.

Baca juga: Kabar Pilot Susi Air Masih Disandera KKB, Jokowi Ungkap Upaya Keras Pemerintah Jangan Dilihat Diam

"Menurut saya, tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapuspen TNI. Itu bukanlah pernyataan yang reaktif, minim empati, dan gegabah," kata Khairul kepada Kompas.com, Sabtu (1/7/2023).

Khairul menilai, seandainya KKB benar-benar menembak Philips, tentu saja operasi akan menjadi lebih mudah.

Tekanan dan risiko yang dihadapi aparat dalam operasi pun jauh berkurang.

"Dengan demikian, operasi akan sepenuhnya bisa dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan sekaligus mengevakuasi korban," jelas Khairul.

Pernyataan Kapuspen TNI juga dinilai sebagai sebuah penegasan terhadap KKB bahwa ancaman mereka tak bisa menekan pemerintah untuk memenuhi tuntutannya yang tidak realistis.

Menurut Khairul, Pemerintah Selandia Baru yang merupakan negara asal Philips pasti menyadari bahwa tidak ada satu pun negara yang mau ditekan untuk mempertaruhkan atau bahkan menggadaikan kedaulatannya.

"Apalagi, sejauh ini upaya persuasif juga telah dan terus dilakukan dengan serius," jelas dia.

Khairul berpandangan, Phillip yang sejak awal menerima penugasan dari Susi Air untuk terbang ke Papua juga pasti telah menyadari risiko terhadap keamanan dan keselamatannya.

Di sisi lain, Indonesia punya banyak pengalaman dalam urusan penyanderaan.

Dalam kasus-kasus penyanderaan warga negara Indonesia maupun negara lain oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan misalnya, tidak semua sandera berhasil dibebaskan.

"Ada sandera yang dieksekusi mati sebelum berhasil dibebaskan, ada juga yang tewas ketika upaya pembebasan dilakukan. Tapi apakah kemudian itu menempatkan Filipina sebagai pihak yang bersalah dan menyebabkan ketegangan dalam hubungan antarnegara? Tentu tidak," kata Khairul.

"Pernyataan Kapuspen TNI dapat dipandang sebagai pesan yang jelas dan tegas pada kelompok bersenjata tersebut bahwa ancaman eksekusi tidak akan efektif untuk menekan pemerintah," imbuh dia. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul REAKSI Eks Panglima TNI Andika Perkasa Soal KKB Papua Minta Tebusan Rp 5 M: Saya Tidak Lagi Menjabat