Hasil Survei LSI, Yang Setuju IKN Nusantara Mayoritas Pilih Prabowo dan Ganjar

TRIBUNKALTIM.CO - Mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur tak akan tuntas di masa Pemerintahan Jokowi.

Presiden Indonesia selanjutnya diharapkan meneruskan pemindahan IKN ini.

Diketahui, masa jabatan Jokowi berakhir di 2024.

Dilansir dari Tribunnews.com, lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA mendapati terbelahnya masyarakat Indonesia terkait dengan wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Diketahui, saat ini Pemerintah Jokowi sedang mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

IKN Nusantara direncanakan jadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 mendatang.

Adapun dalam hasil temuan terbaru LSI Denny JA, terdapat publik yang setuju dan tidak setuju dengan wacana tersebut.

Pada hasil yang dipaparkan oleh Direktur LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas itu, selisih antara yang setuju dengan yang tidak setuju dikatakan tipis, hanya berkisar 4 persen.

"Total publik yang setuju pindah 47,3 persen, tak setuju 43,7 persen, dan tak jawab 9 persen," kata Hanggoro saat menyampaikan hasil surveinya, Senin (10/7/2023).

Dimana dari temua itu, Hanggoro memberikan pertanyaan kepada publik terkait dengan sosok capres yang bakal dipilih sebagai presiden.

Dari total publik yang setuju IKN dipindah, mereka merupakan pemilih Prabowo Subianto dengan perolehan suara 39,3 persen.

Selanjutnya, disusul pemilih Ganjar sebesar 37,7 persen dan pemilih Anies sebesar 14 persen.

"Di publik yang setuju pindah ibu kota, Prabowo menang, yang tidak menjawab 9 persen," kata Hanggoro.

Sementara itu, publik yang tidak setuju IKN dipindah, tertinggi merupakan para pemilih Anies Baswedan dengan perolehan 34,3 persen.

Sedangkan, publik yang tidak setuju dengan wacana tersebut dan memilih Prabowo Subianto hanya 24,9 persen dan pemilih Ganjar 32,5 persen.

"Publik yang tak setuju pindah IKN, paling banyak pilih Anies, yang tidak menjawab 8,3 persen," kata Hanggoro.

Dari hasil tersebut, tercatat kalau dominan atau 39,3 persen publik yang sepakat IKN dipindah merupakan pemilih Prabowo.

Sementara, sebanyak 34,3 persen yang menyatakan tidak setuju IKN dipindah merupakan pendukung atau pemilih Anies Baswedan sebagai presiden.

Sebagai informasi, survei bertajuk 'Pertarungan Capres di 4 Isu: Dari IKN hingga Medsos' ini sendiri dilakukan dalam periode 30 Mei-12 Juni 2023.

Adapun responden yang dilibatkan yakni sebanyak 1.200 orang dengan metode pengumpulan data yakni multi-stage random sampling.

Mekanisme pengumpulan datanya sendiri dengan menggunakan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Sementara, dalam survei ini terdapat margin of error (MoE) kurang lebih 2,9 persen yang dilengkapi dengan riset kualitatif. (*)