Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah Was-was Serapan Anggaran OPD Masih Rendah

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah was-was dengan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).

Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, realisasi anggaran per akhir Juni 2023 ternyata masih sangat minim.

“Akhir semester I serapan anggaran kita hanya 23,67 persen, idealnya bisa tembus 50 persen,” ujarnya, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: Bupati Edi Damansyah Ingin Warga Kukar Dapat Prioritas Bekerja di SKK Migas

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Kukar itu pun menyinggung, daya serap anggaran yang rendah berdampak terhadap dirinya sebagai kepala daerah.

Padahal, lanjut Edi Damansyah, untuk urusan pembangunan fisik, realisasi anggaran dinilai sudah cukup tinggi dan tembus di angka 52,88 persen.

Menurutnya, terdapat beberapa penyebab mengapa realisasi serapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih rendah.

Pertama, ketidakseimbangan antara realisasi program kegiatan dengan realisasi keuangan.

Realisasi keuangan yang rendah ini terjadi karena masih banyak tagihan yang belum dilakukan penagihan.

Baca juga: Edi Damansyah Nilai Ada Efek Positif Puluhan Delegasi Negara Muslim OICCA Hadir di Kukar

Kedua, ada juga keluhan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait kerja bawahannya yang tidak bisa bekerja secara cepat.

“Alasan kontraktor, pencairan proyek birokrasinya sangat panjang. Jadi, lebih baik sekalian saja pas selesai pekerjaan,” terangnya.

Edi berharap ada progres percepatan realisasi anggaran di atas angka 23,67 persen dalam beberapa hari ke depan. 

Apabila tidak ada progres signifikan, pihqknya akan kembali melakukan evaluasi terhadap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.

Sementara itu, Asisten II Bidang Pembangunan dan Keuangan Kukar, Wiyono menyebut, sangat wajar jika kepala daerah khawatir dengan serapan anggaran yang masih rendah.

Terlebih lagi, saat ini masih ada kegiatan yang belum berjalan, tahap tender dan masa sanggah.

“Kita khawatir, apa bisa selesai pekerjaan sampai pertengahan Desember 2023. Apalagi proyek strategis dengan nilai yang besar dan waktu yang panjang,” tandasnya. (*)