AHY Sampaikan Pandangannya Soal Proyek IKN Nusantara, Sama dengan Anies Baswedan?

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyoroti proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui saat ini proyek tersebut tengah dikebut Pemerintahan Jokowi.

Sebelumnya, Capres dari Nasdem, PKS dan Partai Demokrat, Anies Baswedan juga menyampaikan pandangannya soal IKN Nusantara.

Dilansir dari Tribunnews.com, AHY menilai logis soal proyek IKN itu karena karena menurut dia, tidak ada yang bermasalah dengan wacana tersebut.

"Masalah IKN, Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya.

Tidak ada yg keliru dari sisi argumentasi logisnya," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).

Proyek itu menjadi tidak logis karena dia menaruh fokus pada kondisi perekonomian Indonesia yang belakangan ini menurutnya masih belum meningkat.

Termasuk kata dia soal kondisi fiskal bangsa Indonesia dan utang pemerintahan Indonesia yang belakangan ini meningkat.

"Yang menjadi kurang logis saat ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja seolah ada yang memaksakan diri, tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yg diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga mengukur diri," kata dia.

Dari kondisi tersebut, AHY menaruh kekhawatiran soal perencanaan pembangunan IKN tersebut.

Menurut putra sulung Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, kekhawatiran proyek itu bisa mangkrak dan tidak berjalan dan yang akhirnya berdampak pada rakyat.

"Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita.

Saya khawatir nanti itu nggak jadi, nggak sukses, rakyat kita menderita.

Kita pengen tidak memilih, pengennya jalan semua," beber dia.

Dirinya menyatakan, proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan atau legacy bagi pemerintahan yang sedang menjabat.