Profil Anas Urbaningrum yang Resmi Terpilih Jadi Ketua PKN, Sempat Terjerat Kasus Hambalang

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut profil Anas Urbaningrum yang resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN periode 2023-2028.

Jumat (14/7/2023) malam, Anas Urbaningrum terpilih menggantikan Gede Pasek Suardika dalam Munaslub PKN di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Sosok Anas Urbaningrum sebelumnya diketahui sempat terjerat kasus Hambalang.

Seperti apa sepak terjang Anas Urbaning di dunia politik?

Dalam sidang pleno Munaslub PKN, Pimpinan sidang membacakan keputusan partai terkait pengangkatan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PKN.

"Memutuskan dan menetapkan, keputusan Munaslub PKN, ketentuan dan peralihan Ketua Umum PKN," ucap pimpinan sidang.

"Munaslub telah memilih dan mentetapkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara periode 2023-2028," sambung pimpinan sidang yang langsung disambut tepuk tangan meriah peserta Munaslub.

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul BREAKING NEWS: Anas Urbaningrum Resmi Jadi Ketua Umum PKN Periode 2023-2028, keriuhan tepuk tangan pun menggema seisi ruang Munaslub tersebut.

Pimpinan sidang kemudian meminta Anas Urbaningrum untuk naik ke atas panggung untuk menerima kartu tanda anggota (KTA) PKN.

Gede Pasek yang merupakan ketua umum sebelumnya pun menyerahkan secara simbolis KTA kepada Anas Urbaningrum.

Gede Pasek menyampaikan bahwa KTA Anas memiliki nomor cantik sesuai angka kelahiran Anas Urbaningrum.

Seluruh peserta Munaslub pun menyambut penyerahkan KTA Anas dengan sambutan meriah dan tepuk tangan.

Baca juga: Anas Urbaningrum Akan Orasi di Monas, Apa Kabar Janji Eks Ketua Umum Demokrat Soal Terbukti Korupsi?

Tugas Gede Pasek Sekarang

Mantan Ketua Umum PKN, Gede Pasek Suardika mengungkapkan bahwa dirinya bakal mengabdikan dirinya untuk pemulihan nama Anas Urbaningrum.

"Habis ini tugas saya akan itu, habis ini setelah saya selesai menjadi Ketua Umum (PKN), saya akan abdikan diri saya untuk pemulihan nama Mas Anas," kata Gede Pasek dalam sambutan pembukaan Munaslub PKN di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam.

Gede Pasek juga menyebut, semakin cepat proses pemulihan nama Anas Urbaningrum, maka semakin banyak orang yang akan berubah pandangannya tentang sosok eks Ketum Partai Demokrat itu.

Apalagi, Gede Pasek menyakini bahwa Anas Urbaningrum merupakan korban kriminalisasi dari rezim saat itu.

"Siapa pun dia yang masih punya hati nurani, punya rasa keadilan, siapapun dia yang namanya manusia, dia pasti tidak suka yang namanya ketidakadilan, betul tidak," ucap Gede Pasek seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Gede Pasek: Selesai Jadi Ketua Umum PKN, Saya Abdikan Diri Percepat Pemulihan Nama Anas Urbaningrum.

"Mas Anas adalah simbol kriminalisasi kekuasaan," sambung dia.

Eks kader Partai Demokrat ini juga menyatakan, bahwa Anas Urbaningrum telah menjalani masa hukuman penjara dan membayar semuanya meski tidak berbuat korupsi dalam proyek Wisma Atlet Hambalang.

"Dia sudah dihukum, iya, dia sudah jalani, dia sudah bayar apa perbuatan yang tidak dia lakukan," terang Pasek.

Dia pun meminta kepada pihak-pihak yang resah dan merasa terancam akan pembebasan maupun kebangkitan nama Anas, tidak perlu panik ataupun galau.

"Kalau hari dia bangkit, yang disana jangan sewot, disitu jangan marah, disitu jangan galau," jelas Gede Pasek disambut tepuk tangan kader PKN.

Diketahui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKN itu yang diselenggarakan di Jakarta, pada 14-16 Juli 2023 untuk memilih ketua umum baru untuk masa jabatan 2023-2028.

Baca juga: Anas Urbaningrum dan Hasto Kristiyanto Kompak Kritik Pernyataan SBY Soal Sistem Politik Tertutup

Acara tersebut diketahui akan menunjuk Anas Urbaningrum secara aklamasi menjadi ketua umum baru PKN gantikan Gede Pasek.

Profil Anas Urbaningrum

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Profil Anas Urbaningrum, Calon Ketua Umum PKN, Sempat Terjerat Kasus Hambalang, Anas Urbaningrum lahir pada 15 Juli 1969 di Blitar, Jawa Timur. 

Ia merupakan lulusan Universitas Airlangga, Surabaya Jurusan Politik pada 1992.

Anas Urbaningrum kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) hingga meraih gelar master bidang ilmu politik pada 2000.

Anas Urbaningrum memiliki jejak karier politik yang cemerlang. 

Dikutip dari TribunnewsWiki.com kiprah Anas di kancah politik dimulai saat ia bergabung pada organisasi gerakan mahasiswa.

Ia lalu bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), bahkan menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI pada kongres yang diadakan di Yogyakarta, 1997.

Dalam perannya sebagai ketua, Anas berada di tengah pusaran perubahan politik pada Reformasi 1998.

Pada era itu pula ia menjadi anggota Tim Revisi Undang-Undang Politik, atau Tim Tujuh, yang menjadi salah satu tuntutan Reformasi.

Dua tahun kemudian ia dipercaya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan Pemilu 2004.

Anas saat itu dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan Ketua KPU Nazaruddin.

Namun Anas Urbaningrum memilih untuk memundurkan diri tahun 2005. 

Baca juga: Pendirian Kokoh Anas Urbaningrum, Disinggung Janji Digantung di Monas? AU Klaim Bukan Koruptor

Jadi Ketua Partai Demokrat 2010-2013 

Setelah mengundurkan diri sebagai komisi KPU, ia memilih bergabung dengan Partai Demokrat.

Pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden RI ke-6 dalam Pilpres 2004.

Anas kemudian diminta untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah.

Pada Pemilu 2009 Anas Urbaningrum pun terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur VII.

Ia kemudian dipercayai untuk menduduki posisi ketua umum Partai Demokrat periode 2010-2013.

Namun, Anas tak lama mengemban posisi strategis itu. 

Sebab, ia harus melepas jabatan tersebut setelah terseret kasus korupsi proyek Hambalang 2013. 

Terjerat Kasus Proyek Hambalang 2013

Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 22 Februari 2013.

Ia ditetapkan jadi tersangka sehari sebelum menyatakan undur diri sebagai Ketum Partai Demokrat. 

Anas diduga telah menerima gratifikasi dalam proyek Hambalang  Rp 2,21 miliar dari proyek Hambalang.

Uang tersebut digunakan untuk membantu pencalonannya sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010.

Ia menjadi terdakwa dan kemudian ditahan di rutan Jakarta Timur kelas 1 cabang KPK pada 10 Januari 2014.

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Anas Urbaningrum.

Pada 2015, MA menolak kasasi Anas Urbaningrum.

Saat itu, MA justru memperberat vonis Anas dari kurungan penjara 7 tahun menjadi 14 tahun.

Bahkan, MA juga mengabulkan permintaan jaksa penuntut umum KPK yang meminta vonis Anas diperberat dengan pencabutan hak dipilih dalam menduduki jabatan politik.

Meski sempat diperberat, Anas mengajukan putusan kembali (PK) pada MA di tahun 2018 lalu.

MA akhirnya menyetujui PK tersebut dan memotong hukuman penjara Anas sebanyak 6 tahun.

Kini MA memutusukan hukuman penjara Anas menjadi hanya 8 tahun.

Baca juga: Ditagih Janji Lama Siap Digantung di Monas, Dalih Anas Urbaningrum: Saya Tak Melakukan Korupsi

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus Waku/Ilham Rian Pratama) (TribunnewsWiki.com/Saradita Oktaviani)

Update Pemilu 2024

Berita Anas Urbaningrum

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS