Kesejahteraan Kurang Diperhatikan, AHY: Gaji TNI/Polri, PNS, dan Nakes Harusnya Tiap Tahun Naik

TRIBUNKALTIM.CO - DPP Partai Demokrat memberikan gagasan agenda perubahan dan perbaikan terkait masa depan Indonesia, salah satu hal yang disorot adalah soal kesejahtarean Abdi Negara.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan perubahan tidak berarti menghilangkan program yang dilakukan Presiden Jokowi.

Di klaster ekonomi dan kesejahteraan misalnya, meski ada capaian tetapi harus diakuai sembilan tahun terkahir ini terjadi sejumlah kemandekan dan kemunduran serius.

Pertumbuhan ekonomi, sambung AHY, menurun jauh di bawah yang dijanjikan 7 persen hingga 8 persen.

Baca juga: Sebut Pendamping Anies Sudah Terbaca, Begini Respons AHY jika Tak Terpilih sebagai Cawapres

Pertumbuhan stagnan di 5 persen bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19.

Akibatnya penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan terpukul, daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat.

Ketika ekonomi tumbuh rendah yang meroket justru utang pemerintah maupun BUMN.

Faktanya sebelum pandemi Covid-19 perekonomian sudah mengalami permasalahan.

"Sulit dimengerti ketika ekonomi menurun kekuatan fiskal melemah, utang tinggi pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran, apalagi proyek dan megaproyek tersebut tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarkat yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya masih bisa ditunda pelaksanaannya," ujar AHY dalam pidato politiknya di Breakingnews KOMPAS TV, Jumat (14/7/2023).

AHY menambahkan Demokrat berpendapat langkah yang dilakukan pemerintah tidak sensitif dan tidak berpihak kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius.

"Sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti ini yang perlu diubah dan diperbaiki. Prioritas dan alokasi anggaran seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat utamanya para petani, nelayan, buruh dan golongan lemah lainnya. Subsidi listrik, solar dan pupuk harusnya bisa diperkuat dan tetap sasaran," ujar AHY.

Di sisi lain kesejahteraan abdi negara kurang diperhatikan.

Catatatan Demokrat dalam sembilan tahun terakhir gaji ASN hanya naik dua kali dengan akumulasi kenaikan 11 persen.

Menurut AHY, mestinya gaji ASN, guru, tenaga kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa dan pensiunan naik setiap tahun.

Sebab jika dikaitkan dengan inflasi gaji mereka mengalami penurunan.