Selasa, 28 April 2026

Ibu Kota Negara

Lahan IKN Nusantara Cukup Luas, Ahli Konstruksi Ingatkan tak Perlu Gedung Pencakar Langit

saat akan dibangun menjadi Ibu Kota Negara, tentu saja IKN Nusantara tidak perlu dibuat bangunan yang tinggi hingga mencakar langit

Editor: Budi Susilo
Twitter @KemenPU
Ilustrasi Istana Negara di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Saat akan dibangun menjadi Ibu Kota Negara, tentu saja IKN Nusantara tidak perlu dibuat bangunan yang tinggi hingga mencakar langit.  

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Ibu Kota Negara Indonesia yang bernama IKN Nusantara lokasinya berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Hamparan yang luas dan masih asli, tidak ada gedung-gedung beton terbangun, masih alam vegetasi pohon untuk produksi. 

Namun saat akan dibangun menjadi Ibu Kota Negara, tentu saja IKN Nusantara tidak perlu dibuat bangunan yang tinggi hingga mencakar langit. 

Demikian dibeberkan oleh Jimmy S. Juwana, Ahli Konstruksi dari Universitas Trisakti yang telah tayang di Kompas.com. 

Baca juga: 2024 Jadi Ibu Kota Indonesia, Pemerintahan IKN Nusantara Ada 22 Desa dan 32 Kelurahan

Dia menjelaskan, gedung pencakar langit yang standarnya memiliki 50 sampai 100 lantai secara umum diperuntukkan bagi daerah dengan lahan sempit dan harganya mahal.

Sehingga, kawasan gedung masih memiliki ruang terbuka hijau yang cukup besar, atau sesuai ketentuan minimal yakni 30 persen.

"Tapi kalau di IKN dengan lahan cukup luas sebetulnya tidak perlu bangunan bertingkat tinggi, apalagi pencakar langit," tuturnya dalam seminar virtual berjudul Arsitektur Menara-Indah dan Kokoh, pada Kamis (15/06/2023).

Mungkin cukup dengan bangunan menengah yang maksimum 8 lantai.

"Supaya juga tidak terlalu kontras dengan lingkungan sekitar," jelas Jimmy 

Tantangan Bangun di IKN Nusantara

Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan IKN ialah tantangan topografi tanah yang berkontur dan kondisi geologi serta geoteknik.

"Di mana ada lapisan tanah yang kalau tidak terkena air kerasnya bukan main, tapi begitu kena air, sedikit menjadi bubur," tandasnya.

Baca juga: Progres Pembangunan Jembatan Duplikasi Pulau Balang, PPU-Balikpapan Hanya 1 Jam

Lapisan itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi para ahli geoteknik dan struktur untuk mengantisipasi dalam mendesain bangunan di IKN Nusantara supaya biaya untuk struktur pondasi tidak besar.

Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya bidang tanah yang mengalami longsor, sehingga mengakibatkan bangunan runtuh.

"Bukan karena daya pikul tanahnya kurang, tetapi juga karena ada (bangunan gedung) pada bidang longsor yang (tanahnya) sangat labil," pungkas Jimmy.

Dibangun Sesuai Rencana

Sementara, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjadja mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar IKN semuanya telah berjalan sesuai rencana.

"Jadi kira-kira sekarang untuk IKN tahap 1 sudah progres di kisaran 34 hingga 35 persen," ujar Endra ditemui di Tol Cisumdawu, Selasa (11/7).

Endra mencontohkan, pembangunan jalan-jalan kawasan, gedung pemerintahan, istana presiden, kantor presiden.

Baca juga: Usul Penambahan Personel Satpol PP Penajam Paser Utara Songsong IKN Nusantara

Kemudian kantor menteri koordinator, rumah tapak jabatan menteri sampai hunian pekerja konstruksi di IKN sudah dimulai.

Bahkan ada yang telah selesai yakni hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara.

Endra menyebut, dalam waktu dekat Bendungan Sepaku Semoi akan diresmikan.

Bendungan ini terbilang krusial karena untuk menyuplai kebutuhan air baku di IKN.

Baca juga: 6 Jalan Feeder Distrik di KIPP IKN Nusantara Ditargetkan Tuntas Dalam 390 Hari

Selain itu, Endra menyampaikan, salah satu aspek penting pembangunan infrastruktur dasar adalah pembangunan Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di IKN.

Dengan demikian, MUT nantinya akan diisi oleh lintas sektor.

Proyek Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Proyek Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. (Dok. Kementerian PUPR)

Menurutnya, pengisian MUT oleh lintas sektor merupakan salah satu pekerjaaan yang menjadi perhatian setidaknya hingga tahun 2024.

"(Pembangunan infrastruktur dasar) Tahap 2 memang baru kita mulai lelang-lelang 2023 ini, baru 1 persen atau 2 persen progresnya.

"IKN semua on the right track, kita pacu terus," jelas Endra.

(*)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved