Alasan Indonesia Disebut Negara Gagal Sistemik, Anggaran Kesehatan Disorot, Pembelaan Stafsus Menkeu

TRIBUNKALTIM.CO - Heboh Indonesia dinilai sebagai masuk kategori negara gagal sistemik.

Stafsus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo dengan segera membantah pernyataan Indonesia masuk kategori negara gagal sistemik.

Stafsus Menkeu memberi penjelasan terkait sejumlah poin yang disebut membuat Indonesia masuk kategori negara gagal sistemik. 

Apa sebenarnya alasan Indonesia disebut negara gagal sistemik?

Sebelumnya, Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai Indonesia termasuk negara gagal sistemik.

Pernyataan Anthony Budiawan ini disampaikan dengan mencantumkan data anggaran pembayaran bunga utang yang lebih besar dari anggaran kesehatan.

Dalam cuitannya, Anthony Budiawan juga menyertakan potongan video pidato Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Dalam cuplikan video itu Antonio menyebutkan, separuh umat manusia tinggal di negara yang lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk pembayaran utang daripada pendidikan atau kesehatan.

"Indonesia masuk negara gagal sistemik. APBN 2022: Biaya Kesehatan Rp176,7 T; Bunga pinjaman: Rp386,3 triliun," tulis akun @AnthonyBudiawan, dikutip Rabu (19/7/2023). seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

"UN Chief, António Guterres mengatakan, negara yang membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan, masuk kategori negara gagal sistemik," sambungnya.

Pernyataan Anthony Budiawan ini dibantah Stafsus Menkeu, Yustinus Prastowo. 

Menurutnya, kinerja APBN yang terjaga dan predikat positif yang disampaikan lembaga keuangan internasional.

Baca juga: Terbongkar Utang Jusuf Hamka Diakui Negara di Era Menkeu Ini, Mahfud MD Beber Masih Ada Kasus Lain

Melalui serangkaian cuitan, Yustinus membantah pernyataan yang menyebutkan Indonesia termasuk ke dalam kategori negara gagal sistemik.

"Penilaian ini tidak berdasar!," tulis akun @prastow membalas cuitan @AnthonyBudiawan.

Ia pun menyertakan data realisasi APBN Tahun 2022 dan pagu APBN 2023.