Semakin Terang Sikap Anies Baswedan Soal IKN Nusantara di Kaltim, Cek Hasil Survei Penerimaan Publik

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.

Semakin terang sikap Anies Baswedan soal IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan sudah tak malu untuk bersikap soal pembangunan IKN Nusantara.

Cek hasil survei penerimaan publik terkait pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur menjadi salah satu topik yang kerap dipertanyakan oleh masyarakat kepada para bakal calon presiden yang telah diusung partai politik.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: 7 Desa di IKN Nusantara Masuk Kategori Rawan Pangan, Dapat Bantuan 25 Kg Beras Per KK

Dilansir dari Kompas.com, menanggapi pertanyaan tersebut, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan, pembangunan IKN tidak seharusnya ditentukan oleh selera individu.

Tetapi gabungan dari para pemangku kepentingan.

"Kami melihat perlu sekali pemerintah mengambil keputusan bukan selera, jadi bukan selera a, b, atau c," kata dia dalam IDE 2023, di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

"Tapi libatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan keputusan ini," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan, ketika seorang gubernur ingin mengatasi permasalahan transportasi di suatu wilayah, hal itu tidak hanya sekadar gubernur memiliki visi dan mengeluarkan kebijakan.

Namun, diperlukan proses negosiasi panjang yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga perumusan kebijakan dapat mencakup data dan fakta.

"Jadi ini bukan selera. Justru libatkan semua," ujarnya.

Baca juga: Akhirnya Anies Baswedan Jawab Nasib IKN Nusantara: Kalau Tidak Objektif, Jangan!

Oleh karenanya, dalam menentukan keberlanjutan IKN, diperlukan proses kajian secara matang yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga menghasilkan keputusan konkret.

"Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang obyektif, let's proceed. Kalau tidak, jangan," kata Anies.

Menurut dia, ke depan pemerintah harus mengutamakan pertimbangan teknokrasi ketimbang pertimbangan politik dalam merumuskan suatu kebijakan.

"Jangan sampai pengambil keputusan menetapkan aspirasi dirinya, tapi tidak memasukkan fakta data pandangan para ahli," ucapnya.

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA mendapati terbelahnya masyarakat Indonesia terkait dengan wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Diketahui, saat ini Pemerintah Jokowi sedang mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

IKN Nusantara direncanakan jadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 mendatang.

Adapun dalam hasil temuan terbaru LSI Denny JA, terdapat publik yang setuju dan tidak setuju dengan wacana tersebut.

Baca juga: Rumah Menteri di IKN Nusantara Mulai Kelihatan Wujudnya, Progres Capai 16,8 Persen

Dilansir dari Tribunnews.com, pada hasil yang dipaparkan oleh Direktur LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas itu, selisih antara yang setuju dengan yang tidak setuju dikatakan tipis, hanya berkisar 4 persen.

"Total publik yang setuju pindah 47,3 persen, tak setuju 43,7 persen, dan tak jawab 9 persen," kata Hanggoro saat menyampaikan hasil surveinya, Senin (10/7/2023).

Dimana dari temua itu, Hanggoro memberikan pertanyaan kepada publik terkait dengan sosok capres yang bakal dipilih sebagai presiden.

Dari total publik yang setuju IKN dipindah, mereka merupakan pemilih Prabowo dengan perolehan suara 39,3 persen.

Selanjutnya, disusul pemilih Ganjar sebesar 37,7 persen dan pemilih Anies sebesar 14 persen.

"Di publik yang setuju pindah ibu kota, Prabowo menang, yang tidak menjawab 9 persen," kata Hanggoro.

Baca juga: Jadi Landmark IKN Nusantara, Pemerintah Kucurkan Hampir Rp 1 T Bangun Masjid di KIPP

Sementara itu, publik yang tidak setuju IKN dipindah, tertinggi merupakan para pemilih Anies Baswedan dengan perolehan 34,3 persen.

Sedangkan, publik yang tidak setuju dengan wacana tersebut dan memilih Prabowo Subianto hanya 24,9 persen dan pemilih Ganjar 32,5 persen.

"Publik yang tak setuju pindah IKN, paling banyak pilih Anies, yang tidak menjawab 8,3 persen," kata Hanggoro.

Dari hasil tersebut, tercatat kalau dominan atau 39,3 persen publik yang sepakat IKN dipindah merupakan pemilih Prabowo.

Sementara, sebanyak 34,3 persen yang menyatakan tidak setuju IKN dipindah merupakan pendukung atau pemilih Anies Baswedan sebagai presiden. (*)

BACA BERITA GOOGLE NEWS