Bahlil Lahadalia Pastikan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Setuju IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Ibu Kota Negara lias IKN Nusantara terkini.

Kabar terkait IKN Nusantara selalu jadi bahan perbincangan hangat di publik.

Pro dan kontra pembangunan IKN Nusantara membelah pandangan publik hingga para capres 2024.

Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan di stigmakan jadi sosok antitesa pembangunan IKN Nusantara yang digagas oleh presiden Jokowi.

Kendati demikian, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pastikan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan setuju IKN Nusantara.

Berikut pernyataan terbaru dua bakal capres, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan terkait IKN Nusantara.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut tidak ada bakal capres yang tidak setuju dengan IKN Nusantara.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Bahlil Bocorkan Ada Konglomerat Investasi Rp 40 T di IKN Nusantara September 2023

Menurutnya, megaproyek pembangunan Ibu Kota Negara baru yang diberi nama IKN Nusantara ini harus tetap dilanjutkan, siapapun capres yang terpilih di Pilpres 2024 nanti 

Pernyataan Bahlil Lahadalia ini terkait isu adanya bakal calon presiden (bacapres) yang tidak setuju dengan proyek pemerintah IKN ini.

"Kalau IKN setahu saya sih enggak ada capres yang tidak setuju dengan IKN, setahu saya.

Karena siapapun Presiden RI itu sumpahnya itu menjalankan Undang-Undang IKN, itu bukan hanya program Jokowi itu program negara karena sudah ada dalam undang-undang," katanya usai paparan realisasi investasi di Jakarta, Jumat (21/7/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Namun, proyek yang bertujuan memindahkan status ibu kota negara Indonesia ini bisa saja tidak dilanjutkan, dengan mencabut UU IKN.

"Sehingga siapapun yang menjadi presiden harus menjalankan perintah undang-undang. Kecuali undang-undangnya dicabut," ujar Bahlil.

Sembari bercanda, Bahlil bertanya ke awak media siapa sosok bakal calon presiden yang berencana tidak ingin melanjutkan pembangunan IKN tersebut.

Bacapres PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tanggapi soal pertanyaan mengenai pembangunan IKN.

Pertanyaan itu dilontarkan saat pelaksanaan Rakernas XVI Apeksi yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023)

Dari versi Anies, dirinya merasa heran karena sering ditanyakan soal IKN ketimbang hal lainnya, seperti pangan dan BBM subsidi.

"Kok saya tidak ditanyain dengan pangan murah, bagaimana subsidi BBM, itu kok tidak pernah ditanyakan, kok IKN selalu ditanyakan?" tanyanya.

Baca juga: Bahlil Yakin IKN Nusantara Terus Lanjut Siapapun Presiden Pengganti Jokowi

Sementara Ganjar Pranowo justru menjawab bahwa pembangunan IKN bukan hanya membangun gedung.

Baginya IKN merupakan masa depan Indonesia.

"Karena ini tidak hanya membangun gedung. Tapi kita berbicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru dan kemudian infrastrukturnya disiapkan.

Sehingga kalau orang kita berbicara IKN itu adalah cerita masa depan Indonesia," kata Ganjar.

Keberlanjutan IKN Nusantara versi Ganjar dan Anies

Pernyataan terkait keberlanjutan IKN Nusantara ini disampaikan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat hadir di acara IDE 2023 di Jakarta, hari ini, Kamis (20/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan seputar proyek Ibu Kota Negara yang baru yang diberi nama IKN Nusantara.

Diketahui, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama bakal capres 2024.

Mantan Gubernur DKI, Jakarta, Anies Baswedan diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Sementara itu, Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) diumumkan menjadi bakal capres dari PDIP.

Ganjar: Bukan Sekadar Pemindahan Infrastruktur 

Di acara IDE 2023, Ganjar Pranowo menyebut pembangunan IKN Nusantara tidak boleh tergesa-gesa.

Baca juga: Pos Indonesia Bangun Infrastruktur Logistik Dukung Pemindahan ASN ke IKN Nusantara

Sebab menurut Ganjar diperlukan pembentukan ekosistem yang tertata baik, sehingga dapat menciptakan ibu kota negara yang sesuai visi pemerintah.

"Tentu membangun IKN tidak boleh tergesa-gesa," kata Ganjar dalam acara IDE 2023 di Jakarta, Kamis (20/7/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Pria kelahiran Karanganyar itu menekankan, pembangunan IKN harus dilanjutkan pada era pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, pelaksanaan pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Dalam aturan tersebut, presiden terpilih selanjutnya wajib melanjutkan pembangunan IKN.

"Sesuai dengan sumpah, presiden atau kepala daerah disumpah untuk melaksanakan UU," ujar Ganjar.

Menurutnya, peralihan ibu kota negara dari Jakarta bukan sekadar pemindahan infrastruktur pemerintahan semata.

Terdapat harapan perubahan pola pikir terkait ibu kota negara dengan pembangunan IKN.

Ganjar menyebutkan, terdapat mimpi besar IKN dapat menjadi ibu kota dengan berbagai fasilitas yang menggunakan teknologi maju.

Harapan ini meliputi aspek transportasi hingga infrastruktur penunjang.

Sebagai informasi, dalam berbagai kesempatan Ganjar memang menyuarakan dukungannya atas pembangunan IKN.

Ia menilai, pembangunan IKN merupakan suatu mandat yang memang harus dilakukan pemerintahan setelah era kepemimpinan Jokowi.

Anies: Tidak Ditentukan Selera

Sementara itu, Anies Baswedan juga mendapat pertanyaan yang serupa saat hadir di IDE 2023 hari ini, Kamis (20/7/2023).

Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memang menjadi salah satu topik yang kerap dipertanyakan oleh masyarakat kepada para bakal capres yang telah diusung partai politik.

Baca juga: Tinggal di Hunian Layak Bukan di Bedeng, Pekerja IKN Nusantara Lebih Nyaman Bekerja

Menanggapi pertanyaan tersebut, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan, pembangunan IKN tidak seharusnya ditentukan oleh selera individu, tetapi gabungan dari para pemangku kepentingan.

"Kami melihat perlu sekali pemerintah mengambil keputusan bukan selera, jadi bukan selera a, b, atau c," kata dia dalam IDE 2023, di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

"Tapi libatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan keputusan ini," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan, ketika seorang gubernur ingin mengatasi permasalahan transportasi di suatu wilayah, hal itu tidak hanya sekadar gubernur memiliki visi dan mengeluarkan kebijakan.

Namun, diperlukan proses negosiasi panjang yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga perumusan kebijakan dapat mencakup data dan fakta.

"Jadi ini bukan selera. Justru libatkan semua," ujarnya.

Oleh karenanya, dalam menentukan keberlanjutan IKN, diperlukan proses kajian secara matang yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga menghasilkan keputusan konkret. 

"Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang obyektif, let's proceed.

Kalau tidak, jangan," kata Anies.

Menurut dia, ke depan pemerintah harus mengutamakan pertimbangan teknokrasi ketimbang pertimbangan politik dalam merumuskan suatu kebijakan.

"Jangan sampai pengambil keputusan menetapkan aspirasi dirinya, tapi tidak memasukkan fakta data pandangan para ahli," ucapnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS