Persempit Celah Korupsi dan Pelanggaran Hak Masyarakat, OIKN akan Gandeng Komnas HAM dan KPK

Untuk itu OIKN sangat perlu menggandeng KPK agar semua kebijakan yang di buat dan dijalankan tidak menimbulkan korupsi.

"Kan KPK ada Deputi Pencegahan. Untuk itu semua kebijakan kita ini harus di kawal KPK, sehingga kebijakan yang ada tidak melahirkan korupsi," jelas Jaka.

Baca juga: Kelanjutan IKN Nusantara Versi Anies dan Ganjar, Bahlil Sebut tak Ada Capres yang Tidak Setuju

Disinggung kapan Komnas Ham dan KPK terlibat dalam pembangunan IKN, Jaka mengaku jika dalam waktu dekat OIKN akan melakukan MoU kepada keduanya.

"Kita sedang proses dan dalam waktu dekat akan kita lakukan MoU dengan Komnas Ham dan KPK," tandasnya. (*)