Ibu Kota Negara
Persempit Celah Korupsi dan Pelanggaran Hak Masyarakat, OIKN akan Gandeng Komnas HAM dan KPK
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat ini semakin gencar dan masif
Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Pihaknya berencana mengagendakan MoU dengan Komnas HAM dan KPK perihal pengawalan kebijakan di proyek IKN Nusantara.TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Untuk itu OIKN sangat perlu menggandeng KPK agar semua kebijakan yang di buat dan dijalankan tidak menimbulkan korupsi.
"Kan KPK ada Deputi Pencegahan. Untuk itu semua kebijakan kita ini harus di kawal KPK, sehingga kebijakan yang ada tidak melahirkan korupsi," jelas Jaka.
Baca juga: Kelanjutan IKN Nusantara Versi Anies dan Ganjar, Bahlil Sebut tak Ada Capres yang Tidak Setuju
Disinggung kapan Komnas Ham dan KPK terlibat dalam pembangunan IKN, Jaka mengaku jika dalam waktu dekat OIKN akan melakukan MoU kepada keduanya.
"Kita sedang proses dan dalam waktu dekat akan kita lakukan MoU dengan Komnas Ham dan KPK," tandasnya. (*)
Halaman 2 dari 2
Berita Terkait: #Ibu Kota Negara
Beda Dinamika Ekonomi di 2 Daerah Penyangga IKN Kaltim, Balikpapan Deflasi dan PPU Inflasi |
![]() |
---|
Keunggulan dan 3 Fakta Kopi Liberika yang Digadang-gadang jadi Komoditas Unggulan IKN Kaltim |
![]() |
---|
5 Fakta Temuan Aktivitas Tambang Batu Bara Ilegal di Area IKN, 7 Truk Diamankan, Hutan Lindung Rusak |
![]() |
---|
Hasil Riset Peneliti BRIN, Ketersediaan Air di IKN Kaltim Jauh dari Ideal, Dampak dan Solusinya |
![]() |
---|
OIKN dan Dinas Perkebunan Kaltim Ingin Jadikan Kopi Liberika Sebagai Komoditas Unggulan Nusantara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.