Kabar Terbaru, 9 RDTR IKN Nusantara Rampung, Lepaskan Areal Hutan 36 Ribu Hektar

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN telah menetapkan 9 Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Ibu Kota Nusantara menjadi Peraturan Kepala Otorita IKN.

Dengan rampungnya RDTR ini, tata ruang di IKN Nusantara, Kalimantan Timur semakin jelas.

"Untuk RDTR sudah berjalan baik dan tidak ada masalah," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Investasi di IKN yang diselenggarakan secara online, Minggu (23/07/2023), dilansir dari Kompas.com.

Lanjut Hadi, Kepala OIKN, Bambang Susantono sudah menyerahkan progres pelepasan hutan kurang lebih sebanyak 36.000 hektare dan sudah ditandatangani.

"Sehingga menyoal permasalahan tersebut sudah selesai," imbuh Hadi.

Baca juga: Target Kontrak Rp 2 T, WEGE Incar Proyek Hunian ASN dan Perkantoran IKN Nusantara

Pada kesempatan yang sama, Hadi menjelaskan progres pengadaan tanah IKN sudah selesai dan sebagian masih dalam proses pembayaran.

Secara rinci, ada 12 paket pengadaan tanah di IKN, 7 paket sudah selesai dan 5 paket masih dalam proses diselesaikan.

Kelima hal tersebut masih dalam proses pembayaran dan ditargetkan akan selesai secepatnya dengan meminta bantuan Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN agar proses pembayaran bisa dipercepat.

Sebanyak 12 paket pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di IKN antara lain untuk proyek IPAL dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu IKN, Dermaga Logistik, Fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Sepaku Semoi Tahap I, Intake Sungai Sepaku Tahap I, Perubahan Intake Sungai Sepaku Tahap II.

Kemudian Infrastruktur IKN Tahap I, SPAM Instalasi Pengelolaan Air KIPP, Bypass Shortcut Pasar Sepaku, Bendungan Sepaku Semoi Tahap II, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta Jalan Tol Akses menuju IKN (Karang Joang-KTT Kariangau-Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang).

Hadi juga menyampaikan, untuk Penetapan Lokasi atau Penlok pengadaan tanah sudah disosialisasikan ke masyarakat dan sudah pada tahap akhir.

Baca juga: Jokowi Tawarkan Investasi di IKN Nusantara ke 30 Perusahaan Raksasa Hong Kong

"Ada sedikit hambatan karena menunggu persetujuan masyarakat dan kami juga meminta bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membantu mengejar sosialisasi ini," tutup Hadi.

Sementara itu, Dilansir dari Kontan, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dukungan anggaran infrastruktur IKN selama 2020-2023 telah mencapai Rp 36,72 triliun.

Adapun total anggaran dukungan IKN hingga 2024 sebesar Rp 62,27 triliun untuk 76 paket pekerjaan.

Pada awal Juni 2023 lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sampai dengan 2023 ini, sebanyak 39 paket pekerjaan IKN senilai Rp 24,16 triliun dalam proses konstruksi.

Kemudian, 37 paket pekerjaan senilai Rp 21,41 triliun dalam proses lelang. (*)