Investasi di KEK Maloy Terkendala Infrastruktur tapi Diuntungkan Ada IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Maloy di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang potensial masih terkendala infrastruktur.

Meski demikian, KEK Maloy memiliki keuntungan karena adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengakui ada kendala dalam memaksimalkan investasi di kawasan khusus tersebut.

"Kalau (dibandingkan) dengan daerah Jawa, kita itu kekurangan infrastruktur. Bukan hanya kalau mau ke KEK Maloy saja. Hampir seluruh wilayah Kaltim, kalau mau investasi itu kita kalah bersaing di infrastruktur dengan di Jawa," ungkap Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Penanaman Modal DPMPTSP Kaltim, Riawati, Minggu (30/7/2023).

Dukungan pemerintah pusat sendiri diungkapkannya, lebih mengutamakan ke BUMN dibanding daerah.

Kemudian, kendala juga terjadi di sumber daya manusia (SDM) Kaltim yang menurutnya masih belum cukup memadai.

"SDM kita bukan hanya dari segi jumlah dan kualitas, kalau seperti Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar), mereka dari infrastruktur memadai dan tenaga kerja juga otomatis melimpah. Bahan baku pun lebih banyak," jelas Riawati.

Sementara di Kaltim, kata Riawati, lebih banyak memanfaatkan bahan baku yang melimpah dan diupayakan agar bisa dimanfaatkan dengan sumber daya yang ada.

"Sebetulnya kita harus apalagi ada IKN. Makanya kami dengan Bank Indonesia (BI) nanti juga akan memikirkan bagaimana meningkatkan investasi masuk ke sini. Tidak hanya karena melirik mau di IKN," ujarnya.

Berharap Tetap Ekonomi Khusus

Momen hadirnya IKN Nusantara di Kalimantan Timur memang perlu dimanfaatkan dan disikapi dengan bijak.

Karena semakin ramai orang yang hendak melihat Kalimantan Timur karena adanya IKN Nusantara.

Pihaknya berharap, KEK Maloy bisa tetap menjadi kawasan ekonomi khusus.

Dengan demikian, dari situ bisa mendapat banyak fasilitas dan jaminan untuk usaha.

Rumitnya ini ketika berbicara infrastruktur, belum mendukung dan dana pusat sebagian dialihkan ke IKN Nusantara.