Siapkan SDM Unggul, Disdikbud Gelar Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SMK se-Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur menggelar workshop implementasi percepatan Kurikulum Merdeka, di Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (29/7/2023) malam.

Dalam workshop ini, dihadiri sebanyak 219 Kepala SMK Negeri dan Swasta se-Kalimantan Timur dan 6 Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

Turut hadir Gubernur Kaltim, Isran Noor sekaligus membuka secara simbolis dengan pemukulan gong pada kegiatan workshop yang akan berlangsung hingga Senin (31/7/2023) mendatang.

Kepala (Disdikbud) Kaltim, Muhammad Kurniawan menyampaikan bahwa workshop ini dilaksanakan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca juga: Over Kapasitas, Disdikbud Upayakan 159 Siswa Tertampung di SDN 012 Balikpapan

Baca juga: DPRD Kutim Gelar Rakor Serapan APBD 2023 pada Dinas PUPR, Dinas PRKP dan Disdikbud

Yakni untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja, memperbaiki kualitas pendidikan vokasi di Kalimantan Timur, serta membenahi Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rapor Pendidikan.

Adapun saat ini, SPM dalam Rapor Pendidikan untuk Kaltim berada di angka 58,24 persen.

Menurut Kurniawan, Kurikulum Merdeka dalam proses belajar mengajar ini memberikan dampak yang positif, karena kurikulum merdeka ini gabungan dari kurikulum perspektif yang digunakan di Indonesia.

"Artinya kita konsen percepat implementasi ini pada seluruh SMK yang ada di Kaltim. Agar mengupgrade, kemudian meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah," jelasnya.

"Sehingga pembekalam ini dapat memberikan manfaat bagi sekolah, serta membentuk siswanya untuk siap berkontribusi dalam dunia kerja dan berwirausaha," pungkasnya.

Dalam workshop ini, juga terdapat rangkaikan penyerahan secara simbolis sertifikat kompetensi siswa.

Baca juga: Banyak Gedung Sekolah di Paser Alami Kerusakan, Disdikbud Masih Lakukan Pendataan untuk Proses Rehab

Dari total penerima 21.640, secara simbolis diberikan kepada 13 SMK yakni penyerah SK Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada SMK sebagai pelaksana teknis.

Diantaranya SMKN 1 Samarinda, SMKN 1 PPU, SMKN 2 PPU, SMKN 1 Tanah Grogot, SMKN 2 Tanah Grogot, SMKN 3 Berau, SMKN 1 Balikpapan, SMKN 3 Balikpapan, SMKN Balikpapan, SMKN 5 Balikpapan, SMKN 6 Balikpapan, SMKN 1 Bontang dan SMKN 3 PPU. (*)