Terang-terangan! Jusuf Kalla Beber Harga Kursi Ketum Golkar Rp 600 Miliar, JK: Semua Partai Begitu

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Partai Golkar terkini.

Belakangan ini Partai Golkar jadi sorotan publik, lantaran polemik Munaslub dan isu kudeta Airlangga Hartarto.

Beberapa tokoh melirik situasi Partai Golkar yang memanas.

Apalagi kalau bukan mengincar kursi orang nomor satu Partai Golkar.

Secara terang-terangan Jusuf Kalla membeberkan harga kursi Ketum Golkar Rp 600 Miliar.

JK sapaan akrab Jusuf Kalla menyatakan semua partai begitu.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Teka-teki Dukungan Partai Golkar untuk Pilpres 2024: Pilih Dukung Prabowo Subianto/Ganjar Pranowo?

Baca juga: Beri Manfaat Besar, Menko Airlangga Hartarto Anjurkan Masyarakat Gabung BPJS Ketenagakerjaan

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), berbicara mengenai dinamika internal partai politik (parpol) di tanah air.

Satu di antaranya terkait besaran modal yang harus dikeluarkan seseorang untuk menjadi pucuk pimpinan tertinggi sebuah parpol.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, butuh dana hingga Rp 600 Miliar untuk bisa menjabat sebagai ketum parpol.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan keynote speech Seminar Anak Muda untuk Politik, yang digelar Puskapol UI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

"Kalau sekarang Anda ingin menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal lima Rp 600 miliar," ungkap JK.

"Hampir semua partai begitu," lanjut JK.

JK berujar, politik uang terjadi di hampir semua partai saat pemilihan ketua umum, terkecuali partai yang pendirinya masih ada.

"Kayak PDIP, NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," tandas JK.

Baca juga: Diperiksa Kejaksaan Agung Hari Ini dalam Kasus Minyak Goreng, Airlangga Hartarto Siap Hadir

Untuk diketahui saat ini muncul wacana Munaslub Partai Golkar.

Isu Munaslub itu dalam upaya menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

Kekinian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan 38 Ketua DPD 1 Golkar dari seluruh Provinsi se-Indonesia di Bali, pada Minggu (30/7/2023).

Adapun, sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan itu diantaranya soal penolakan wacana Munaslub dan muncul dorongan untuk bergabung dan mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Jusuf Kalla Nilai Golkar Telat Tentukan Arah Koalisi Hadapi Pilpres 202

Partai Golkar dinilai telat untuk menentukan arah dan sikap koalisi menghadapi pilpres 2024.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK menanggapi wacana Munaslub Golkar.

"Ya mau apa lagi, mau evaluasi apa lagi, karena Golkar sendiri agak telat sebenarnya mencari (menetapkan arah koalisi)," kata JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Selain itu, JK menilai Golkar saat ini sangat bergantung penguasa dalam menentukan sikap politik, termasuk arah koalisi.

Baca juga: Airlangga Hartarto Ngebet Jadi Menteri Pertama Tinggal di IKN Nusantara, Bongkar Motif Sebenarnya

Menurutnya hal itu akan mengganggu kemandirian partai.

"Sel demokratis berbahaya kalau begini terus, partai sendiri tidak mandiri," ucapnya.

"Apabila partai diganggu lagi makin kacau politik ini," ujarnya.

Untuk diketahui saat ini muncul wacana Munaslub Partai Golkar.

Isu Munaslub itu dalam upaya menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

Terbaru, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan 38 Ketua DPD 1 Golkar dari seluruh Provinsi se-Indonesia di Bali, pada Minggu (30/7/2023).

Adapun, sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan itu diantaranya soal penolakan wacana Munaslub dan muncul dorongan untuk bergabung dan mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. (*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Jusuf Kalla Ungkap Modal Jadi Ketua Umum Parpol Capai Rp 600 Miliar