Jusuf Kalla Bongkar Utang Indonesia Rp 8.000 Triliun? Pemerintah Jokowi Akui Utang Naik Tiap Tahun

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Jusuf Kalla yang tengah jadi sorotan publik.

Eks Wapres Jokowi, Jusuf Kalla bongkar utang Indonesia Rp 8.000 Triliun belum lama ini.

Pemerintah Jokowi membantah pernyataan Jusuf Kalla tersebut,

Namun di kesempatan yang sama pemerintah Jokowi mengakui utang negara mengalami kenaikan tiap tahun.

Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK)  memberikan penjelasan terkait pernyataan nominal pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah yang mencapai Rp 1.000 triliun per tahun.

Ya, Jusuf Kalla menyebutkan saat ini utang pemerintah telah menembus level Rp 7.850 triliun.

Kemudian Jusuf Kalla pun meyakini, dalam waktu dekat total utang pemerintah akan menembus Rp 8.000 triliun.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Prabowo Subianto tak Sungkan Ngaku Penumpang Kapal di Hadapan Menteri Jokowi: Percaya dengan Nakhoda

"Bulan-bulan ini pasti naik Rp 8.000 triliun," kata Jusuf Kalla, dalam sebuah acara diskusi stasiun TV nasional, dikutip Sabtu (10/6/2023).

Lebih lanjut ia bilang, saat ini utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN). Adapun SBN sendiri disebut memiliki bunga rata-rata sebesar 6,5 persen per tahun.

Dengan asumsi utang pemerintah sebesar Rp 8.000 triliun, yang didominasi oleh SBN dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5 persen, maka besaran bunga yang dibayarkan oleh pemerintah, kata JK, mencapai lebih dari Rp 500 triliun per tahun.

"Itu bunga saja. Ini kan utang kan dicicil, tenornya katakan rata-rata 10 tahun, artinya dalam 10 tahun utang harus lunas," ujar JK.

Menurut JK, dengan asumsi tersebut, maka nominal cicilan pokok yang harus dibayarkan pemerintah mencapai sekitar Rp 700 triliun per tahun.

Sehingga, total pembayaran berkaitan dengan utang mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahunnya.

 "Ini perhitungan kasar saja, dan perhitungan data bunga yang dibayar tahun ini Rp 450 (triliun)," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024, Jusuf Kalla: Untuk Demokrasi Berjalan Baik, Kita Dukung