Kini Dukung Prabowo, Kisah Yusril 'Berkeringat' Bela Jokowi Tapi Tak Dapat Kursi Menteri: PBB Ikhlas

TRIBUNKALTIM.CO - Info Capres dan Cawapres 2024 dan Pilpres 2024, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi memilih Prabowo Subianto menjadi calon presiden (Capres) menuju kontestasi Pilpres 2024, mendatang.

Bicara dukung mendukung calon Presiden di Pilpres, ada kisah menarik usai Jokowi dinyatakan menang di Pilpres 2019 lalu yang juga tak kalah menarik untuk disimak.

Di mana seperti diketahui, Yusril Ihza Mahendra termasuk orang yang dianggap 'berkeringat' bahkan mati-matian membela Jokowi dalam Pilpres 2019, karena menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf saat menghadapi gugatan dan Yusril berhasil memenangkan gugatan tersebut.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan alasan Partai Bulan Bintang (PBB) resmi memilih Prabowo Subianto menjadi calon presiden (Capres) menuju kontestasi Pilpres 2024, mendatang.

Baca juga: Kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 Tergantung Anies, Cek Hasil Survei Capres Cawapres 2024 Terbaru

PBB, kata Yusril, meyakini Prabowo bisa memenangkan Pilpres 2024 setelah sebelumnya gagal dua kali dalam Pilpres 2014 dan 2019.

"PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres."

"Setelah Prabowo maju 2014 mungkin 2019 beliau belum memenangkan, tapi kali ini Insyallah dengan dukungan PBB Prabowo akan memenangkan pertarungan pilpres 2024," kata Yusril dalam acara puncak hari lahir (Milad) Partai Bulan Bintang (PBB) ke-25 di ICE BSD, Tangerang pada Minggu (30/7/2023).

Yusril menyebut dukungan terhadap Eks Danjen Kopassus ini telah melalui proses perenungan dan kalkulasi politik yang cukup lama.

"Lama saya memikirkan hal ini, lama merenungkan kalkulasi ini tidak semata-mata kalkulasi rasional tapi juga perhitungan batiniah yang membuat saya sampai pada kesimpulan ini," jelas Yusril.

Hingga, keyakinan itu berujung pendeklarasian bahwa PBB memilih Prabowo sebagai Capres di Pilpres 2024.

Diketahui deklarasi ini disampaikan Sekjen PBB Afriansyah Noor dalam acara Milad partainya itu.

Adapun saat pembacaan deklarasi ini, Ketua Umum Partai Gerindra yang menjadi capres usungan PBB ini pun hadir.

Dengan deklarasi ini, maka PBB jadi partai baru koalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Deklarasi itu tertuang dalam surat keputusan DPP PBB terkait dukungan Prabowo capres itu termaksud dalam SK DPP PBB Nomor SK/203236/PILPRES.

"Dengan mengharapkan bimbingan dan ridho Allah SWT, dewan pimpinan pusat bulan bintang setelah menimbang, mengingat, memperhatikan dengan bertawakal kepada Allah SWT, memutuskan menetapkan calon presiden republik Indonesia periode 2024-2029."

Pertama, mengesahkan bapak haji Prabowo Subianto sebagai capres republik Indonesia yang didukung PBB pemilihan umum 2024," ujar Afriansyah Noor.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, lanjut Afriansyah, maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

"Kempat, surat keputusan ini disampaikan kepada calon presiden untuk dipergunakan sebagaimana mestinya."

"Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 6 muharam 1445 hijriah, atau tepatnya tanggal 24 Juli 2023 masehi. Tertanda ketum prof Yusril Ihza Mahendra, Sekjen PBB Noor Afriansyah ditanda tangani," kata Afriansyah.

Diketahui, dalam acara ini, selain Prabowo Subianto, hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta Waketum PKB Jazilul Fawaid dan Wasekjen PKB Syaiful Huda.

Selain itu, ada pula Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum dan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno.

Juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Mochamad Irawan, Politikus Gerindra Dedy Mulyadi, Waketum Gerindra Habiburokhman, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria hingga Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Dipanggil Jokowi, Bahas Aspek Hukum IKN dan Diminta Segera Temui Kepala Otorita

Prabowo Bagi Yusril

Keputusan Yusril untuk menetapkan sosok Prabowo sebagai Capres pilihannya ini juga didasarkan atas sejumlah faktor.

Yusril menyebut Prabowo sebagai sosok yang telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk memimpin negeri ini.

Baik itu soal pengalaman dan pengetahuan tentang negara.

Apalagi, Prabowo memiliki background seorang militer.

“Saya kira Pak Prabowo, dengan pengalaman beliau di militer yang cukup lama."

"Pemahanan beliau yang cukup mendalam perihal persoalan-persoalan yang fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, beliau memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin kita 2024 -2029 yang akan datang,” ungkap Yusril.

Yusril meyakini Ketum Partai Gerindra tersebut memiliki kapabilitas, pengalaman, dan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

termasuk membangun Indonesia yang berdaulat.

Maka tidak mungkin, PBB ragu jika Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024.

Justru, PBB sangat optimis Prabowo dapat memenangkan kontestasi ini.

Partai yang Matang

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut PBB adalah partai yang cukup matang di usianya yang saat ii menginjak 25 tahun.

karena dianggap memiliki kematangan, PBB pun menjadi partai yang siap diperhitungkan dalam kancah politik di Indonesia.

"Usia seperempat abad menandai kematangan untuk menjadikan partai yang semakin diperhitungkan di kancah politik nasional," ungkap Jokowi melalui siaran video karena tidak bisa hadir.

Baca juga: Tak Tinggal Diam Dituduh Nazi, Yusril Skak Anak Buah AHY di Demokrat, Bongkar UU Hitler di Zaman SBY

Untuk itu, Presiden mengajak kepada PBB untuk ikut menjaga kualitas Pemilu.

Selain itu menjadikan Pemilu sebagai ajang pemilihan yang penuh kegembiraan.

Terhadap deklarasi ini, Jokowi pun tidak lupa mengucapkan selamat kepada Partai Bulan Bintang yang merayakan hari lahir (milad) ke-25.

"Saya menyampaikan selamat milad yang ke 25 kepada Ketua Umum, dan seluruh jajaran pengurus Partai Bulan Bintang serta kepada seluruh keluarga besar dan kader PBB di mana pun berada," kata Jokowi, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Alasan PBB Dukung Prabowo Subianto hingga Yusril Yakin Ketum Gerindra Bisa Menang di Pilpres 2024.

Kisah Yusril Tak Dapat 'Jatah' Apa-apa Usai Jokowi Menang: Kami Ikhlas

Ada kisah menarik bila bicara dukungan PBB dan Yusril Ihza Mahendra setelah Jokowi menang di Pilpres 2019.

Di akhir tahun 2019, tepatnya saat isu siapa-siapa saja nama yang menguat menjadi Dewan Pengawas ( Dewas ) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengemuka, nama Yusril Ihza Mahendra juga menjadi sorotan.

Yusril mengemuka setelah namanya tidak ikut dilantik menjadi Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ) oleh Presiden Jokowi baru-baru.

Isu Yusril Ihza Mahendra menjadi Dewas KPK ini sebenarnya sudah pernah berembus saat mantan Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi itu tak terpilih menjadi menteri atau bahkan wakil menteri ( wamen ) di Kabinet Indonesia Maju.

Namun, isu Yusril menjadi Dewas KPK kian kencang berembus setelah dia dan kader Partai Bulan Bintang ( PBB ) tempatnya bernaung sama sekali tak mendapat 'jatah' baik sebagai menteri, wamen atau Wantimpres.

Selain Yusril, juga ada nama-nama seperti Erry Riyana, hingga Indriyanto Seno Ajdi yang mengemuka sebagai Dewas KPK

Namun hingga kini, nama-nama tersebut belum tervalidasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak tahu siapa yang akan mengisi jabatan dewan pengawas di lembaga antirasuah.

Sejak awal KPK tak pernah dilibatkan, baik dalam penyusunan revisi UU KPK maupun keberadaan dewan pengawas.

KPK memastikan, soal dewan pengawas adalah kewenangan Presiden Joko Widodo.

"Kita tunggu saja dari Presiden," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (13/12/2019).

Diketahui, dalam UU nomor 19 tahun 2019 atas perubahan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK diselipkan keberadaan dewan pengawas.

Pekerjaan dewan pengawas nantinya yang menyetujui penggeledahan, penyitaan, hingga penyadapan.

Dewan pengawas KPK nantinya dirilis bersamaan dengan pergantian kepemimpinan lembaga antirasuah tersebut pada 20 Desember 2019.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan alasan ia tidak ingin menjabat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, sebagai advokat yang kritis terhadap siapa saja, dirinya tidak ingin jabatan yang dipegang tersebut justru menimbulkan kontroversi.

"Saya tak ingin jadi kontroversi. Saya advokat yang kritis terhadap siapa saja. Latar belakang saya seperti itu akan menjadi kontroversi jika saya menjadi Dewas KPK. Akan ada polemik pro dan kontra," kata Yusril melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (16/12/2019).

"Oleh sebab itu, saya sejak awal memutuskan tidak bersedia duduk pada jabatan tersebut," lanjut politikus PBB itu.

Yusril menegaskan, dirinya bukanlah pengejar jabatan. Ia menerapkan seleksi yang ketat terhadap jabatan yang menghampiri dirinya.

"Hanya jabatan yang benar-benar saya anggap sesuai dengan jiwa dan semangat saya yang saya baru bersedia menerimanya," ujar Yusril.

Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya ini tidak ada kaitannya dengan jabatan yang diinginkan tetapi tidak berhasil ia dapatkan.

Pernyataannya ini juga tak berkaitan dengan janji pihak Istana memberikannya jabatan tertentu.

"Enggak ada. Istana tidak pernah menjanjikan jabatan apa pun kepada saya dan saya tidak pernah meminta jabatan apa pun. Saya bukan tipe manusia yang hidup mengejar jabatan," ujar dia.

Yusril yang pernah menjabat kuasa hukum pribadi Jokowi itu mencontohkan ketika dirinya ditawari jabatan penting oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY waktu jadi Presiden pernah menawarkan saya jadi dubes di Malaysia atau jadi Ketua MK. Saya tidak bersedia. Saya tidak sekadar berteori. Saya bukan manusia yang hidup mengejar jabatan," kata Yusril.

Sikap Yusril

Sebelumnya Yusril Ihza Mahendra bersikap lapang dada meskipun gagal jadi Menteri dan Wamen Jokowi - Maruf Amin untuk Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) sudah mengumumkan dan melantik para Menteri dan Wakil Menteri ( wamen ) dalam Kabinet Indonesia Maju.

Proses ini memakan waktu sejak Senin (21/10/201) hingga Jumat (25/10/2019).

Tiga parpol pendukung yang ikut mengusung Jokowi-Maruf Amin saat Pilpres 2019, ternyata tidak dapat jatah Menteri maupun wamen.

Ketiga partai ini adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, dan Partai PKPI.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra tidak terlalu pusing dirinya sebagai kader PBB tidak masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Padahal, Yusril Ihza Mahendra termasuk orang yang dianggap 'berkeringat' dalam Pilpres 2019 karena menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf saat menghadapi gugatan dan Yusril berhasil memenangkan gugatan tersebut.

"Tugas saya sebagai penasihat hukum pasangan Capres-Cawapres sudah selesai. Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni."

"Tampaknya inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Memang dari 12 Wakil Menteri itu terdapat lima Wakil Menteri dari parpol, yakni Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo ( PDIP), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra (PSI), Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (PPP).

Lalu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuanga (Golkar) dan Wakil Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (Partai Perindo).

Wakil Menteri dari Parpol PSI dan Perindo menambah daftar parpol yang mendapat jatah kursi di kabinet.

Sebelumnya, PDIP, NasDem, PKB, Golkar, Gerindra dan PPP telah mendapatkan jatah Menteri di kabinet.

Dengan adanya pelantikan wakil Menteri hanya tiga parpol pengusung/pendukung Jokowi-Maruf yang tidak mendapatkan kursi di kabinet.

Tiga parpol itu yakni Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sementara, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengucapkan selamat bekerja kepada Jokowi-Maruf Amin dan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju.

Dengan pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Yusril mengatakan tugasnya sebagai penasihat hukum pasangan Capres-Cawapres sudah selesai.

Yusril selanjutnya akan tetap menjadi advokat profesional sesuai sumpah jabatan advokat.

“Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni."

"Tampaknya inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa," kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Yusril pun berharap pembangunan norma hukum akan menempuh jalan yang benar.

Begitu pula penegakan hukum.

"Salah satu agenda penting bangsa kita adalah pembenahan masalah hukum."

"Yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa untuk maju adalah adanya norma hukum yang adil, rasional, sistematik, dan harmoni satu sama lainnya."

"Jangan sampai terjadi tabrakan antar-norma hukum. Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten," tuturnya.

Meskipun dirinya kini berada di luar pemerintahan, Yusril mengatakan tetap akan membantu pemerintah jika dibutuhkan.

“Saya tetap akan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, dan berharap Pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini akan sukses membawa bangsa dan negara menuju kejayaan,” harap Yusril.

Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono angkat bicara soal tidak ada satupun perwakilan parpolnya yang mengisi di pemerintahan.

Padahal, partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini jadi salah satu parpol yang 'berkeringat' di Pilpres 2019.

"Pak Yusril secara pribadi diminta secara resmi menjadi ketua tim hukum paslon 01."

"Seingat saya tidak ada portofolio yang ditawarkan untuk Pak Yusril jika menang, dan sebaliknya yang diminta oleh Pak Yusril," kata Sukmo saat dihubungi, Jumat (25/10/2019).

Namun demikian, dia menyatakan wajar seandainya ada beberapa masyarakat yang kaget tak ada perwakilan dari PBB.

Sebab, kata dia, Yusril dianggap pernah tampil terdepan membela paslon 01 di sidang Mahakamah Konstitusi (MK).

"Bagaimana Pak Yusril tampil di MK mematahkan argumen tim hukum 02, dan MK memenangkan Pak Jokowi."

"Maka wajar jika sekarang masyarakat keget ketika PBB tidak mendapat satupun wakilnya di pemerintahan," ucapnya.

Kendati demikian, ia menyatakan tidak masalah dengan keputusan Jokowi.

Sukmo bilang, pihaknya ikhlas telah mendukung penuh dan berjuang memenangkan Jokowi-Maruf Amin.

"Bagi Pak Yusril dan PBB bukan masalah dalam hal ini ditinggal."

"Kemenangan Pak Jokowi yang akan membawa Indonesia lebih baik, jauh lebih penting dibanding sekadar menempatkan kader PBB di pemerintahan," tegasnya

"PBB partai kecil walaupun gagah berani berjuang, tetapi tetap selalu mawas diri."

"Bahwa kekuasaan itu akan datang pada waktunya, ikhlas bekerja tanpa pamrih, tetap kawal Pak Jokowi," paparnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS