Setelah Kritik Rocky Gerung, Jusuf Kalla Sentil Gaya Jokowi yang Mirip Soeharto, JK: Baik, Awalnya

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah kritik Rocky Gerung yang menjadi trending dan viral di medsos, mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla buka suara soal gaya kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kritik Rocky Gerung ini membuat sejumlah relawan melaporkan pengamat dan akademisi tersebut sebagai dugaan penghinaan terhadap Jokowi, Jusuf Kalla menyoroti sikap Presiden Joko Widodo dalam menerima kritik.

Menurut Jusuf Kalla yang pernah menjadi wakil Presiden Jokowi, telah terjadi penyimpangan sehingga memicu kritik dari kelompok mayarakat yang peduli bangsa.

Gaya kepemimpinan Jokowi sudah tidak ideal menurut Jusuf Kalla yang akrab disapa JK ini, 

Bahkan Jusuf Kalla menilai telah terjadi penyimpangan, sehingga muncul kritik dari elemen masyarakat yang punya kepedulian terhadap bangsa ini.

Sayangnya, respons Presiden Jokowi justru tidak memperlihatkan sosok yang demokratis, mau menerima kritik, dan tak 'tipis telinga'.

Pria yang pernah menjabat sebagai Wapres  ke-10 dan ke-12 RI mengatakan, Presiden Jokowi kian mirip dengan gaya kepemimpinan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Jusuf Kalla menilai, saat ini pemerintah mulai menunjukkan gaya otoriter.

“Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan dengan baik awalnya," ujarnya dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Buntut Kritik Rocky Gerung, JK Sebut Jokowi Mirip Soeharto: Setelah 10 Tahun Muncul Macam-macam.

"Semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun.

Soeharto itu 10 tahun (memimpin) masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter,” imbuhnya dikutip dari Kompas.com.

"Sekarang juga begitu kelihatannya, setelah 10 tahun, ah muncullah, mulai macam-macam. Berbagai masalah," kata JK lagi.

Jusuf Kalla mengungkapkan situasi yang mirip juga terjadi di era kepemimpinan Presiden ke-1 RI, Soekarno.

Baca juga: Trending dan Videonya Viral, Rocky Gerung Kritik Jokowi soal IKN Nusantara, Lawatan ke China Disorot

JK menceritakan, awal mula republik berdiri tak jelas sistem negara yang dipakai antara presidential atau parlementer.

Kemudian pada tahun 1950 sistem negara menggunakan konsep parlementer.

“Sampai pada tahun 1957, barulah demokrasi presidensial, setelah kembali ke UUD 1945,” ucapnya.

Jusuf Kalla menambahkan, syarat konstitusi yang hanya memberikan jabatan presiden maksimal dua periode diberlakukan agar tidak ada kekuasaan absolut yang akhirnya mengarahkan sistem negara menjadi otoriter.

"Jadi itulah sebabnya kenapa UUD kita memperbolehkan presiden dan wapres itu hanya dua kali (periode)," ucapnya.

"Itulah tiga kali itu enggak bisa lolos karena itu (konstitusi) UUD,” imbuhnya.

Laporan Relawan Ditolak Polisi 

Sementara itu, buntut pidato Rocky Gerung di acara buruh yang diduga menghina Presiden Jokowi, 9 kelompok relawan Jokowi melaporkan ke Bareskrim Polri, Senin (31/7/2023).

Namun laporan 9 relawan soal dugaan Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi ini ditolak Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri saat ini menjadikan laporan 9 relawan terkait dugaan Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi hanya sebagai pengaduan masyarakat, bukan laporan polisi. 

Diketahui, Senin (31/7/2023), ada 9 kelompok relawan yang ramai-ramai mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta Selatan untuk melaporkan pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung atas dugaan penghinaan Jokowi.

Namun demikian, laporan polisi (LP) yang mereka ajukan ditolak polisi.  Para relawan Jokowi ini diarahkan hanya membuat aduan.

Baca juga: Viral! Kritik Keras Rocky Gerung ke Jokowi: Dia Hanya Pikirkan Nasibnya Sendiri

Saat ditemui di Mabes Polri, Senin (31/7/2023) malam, Sekjen Barisan Rakyat Jokowi Presiden (Bara JP) Relly Reagen mengatakan,"Kita telah selesai dari SPKT.

Dan alhamdulillah LP laporan kita tidak diterima. Kita buat dalam bentuk pengaduan.

Pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidik ya." 

Pengacara Bara JP, Ferry Manulang mengungkapkan alasan kenapa laporan mereka ditolak polisi.

Ferry mengatakan, jika membuat laporan polisi, maka harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi selaku pihak yang merasa dirugikan.

Namun demikian, kepolisian merasa mereka tidak mungkin memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan.

"Dan ini pun kemungkinan ini kan masih bentuk pengaduan masyarakat (dumas).

Tapi akan masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan.

Bila mereka penyidik telah menyambangi Pak Presiden dan mengklarifikasi pengaduan kami," jelas Ferry.

Adapun relawan Jokowi sudah datang ke Bareskrim sejak tadi sore.

Sejumlah relawan Jokowi berkumpul dan membuat laporan ke SPKT Bareskrim Polri. Di antaranya seperti Barikade 98, Foreder, Sekber Jokowi Nusantara, ABJ, JPKP, SOLMET, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaharuan, AKAR, Indonesia Hari Ini (IHI), SEKNAS, dan Bara JP.

Tadi sore, Ketua Umum Barikade 98 yang juga Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memimpin pelaporan tersebut.

"Hari ini kita melihat video Rocky Gerung, yang menyatakan Jokowi b******* t****.

Baca juga: Rocky Gerung Dalam Masalah, Tuduh Jokowi Jual IKN Nusantara ke China, Hina Presiden?

Dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden, yang tentu kami yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia merasa penghinaan ini tidak bisa kami biarkan," kata Benny.

"Dan tidak boleh ada satu manusia pun di republik ini atas nama apapun bisa dengan gampang melakukan penghinaan pihak lain terlebih kepada seorang Presiden," imbuhnya.

Sebagai informasi, video yang dipersoalkan oleh relawan Jokowi ialah video berisi Rocky Gerung yang sedang mengisi acara.

Dalam video tersebut, tampak Rocky Gerung mengucapkan sejumlah kata yang dianggap tidak pantas mengenai Jokowi.

Sekjen PDIP Desak Rocky Gerung Minta Maaf

PDI Perjuangan (PDIP) mengutuk keras pernyataan Rocky Gerung yang menggunakan kata-kata di luar kepantasan untuk menyerang martabat dan kehormatan Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan sebagai seorang warga negara Indonesia.

“Kami menilai pernyataan bahwa Presiden itu sebagai b******* t**** adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai Rapat Konsolidasi di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Sekjen PDIP Desak Rocky Gerung Minta Maaf Karena Menghina Jokowi, Sebut Puncak Kerusakan Akhlak, Hasto menilai Rocky Gerung secara sadar sedang berusaha menghasut publik dengan kata-kata yang sangat menghina, tendensius dan nirbudi pekerti.

Hasto juga menyebut PDI Perjuangan menghormati setiap perbedaan pendapat dalam negara demokrasi dan hal tersebut juga menjadi kultur kepemimpinan Pak Jokowi.

“Apa yang dilakukan Saudara Rocky Gerung sudah masuk delik penghinaan terhadap Presiden dan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik dan bahkan sudah masuk ke kategori ujaran kebencian.

PDI Perjuangan memprotes keras dan meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf," ucap Hasto.

"Jangan manfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela Presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban,” sambung dia.

Lebih lanjut, Hasto menyebut PDI Perjuangan akan meminta Badan Bantuan Hukum menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataannya yang selama ini.

Namun semakin hari semakin tidak mencerminkan intelektualitasnya dengan pernyataannya yang sembarangan.

 “Pak Jokowi tidak hanya Presiden RI. Beliau adalah kader kami. Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat presiden," tegas Hasto.

Lebih jauh, PDI Perjuangan menilai pernyataan Rocky Gerung di hadapan kelompok buruh, khususnya mengenai berbagai keputusan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) Presiden Jokowi, sebagai hal tak benar, dan cenderung hanya berupaya memprovokasi untuk adu domba.

"Mengingatkan kami akan politik devide et impera yang dahulu dipakai oleh Penjajah," terang Hasto.

"Faktanya, Presiden Jokowi dan pemerintahannya selalu mengedepankan dialog dan berjuang meningkatkan produktivitas buruh dan kesejahteraan buruh.

Kesemuanya ditempatkan dalam koridor kemajuan bangsa, negara, dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia," tutup dia.

Video Rocky Gerung Viral

Seperti diketahui, Rocky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin (31/7/2023) buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial.

Dalam video yang dilihat Tribunnews, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri.

"Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih ke China buat nawarin IKN. Dia masih mondar mandir dari satu koalisi satu ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya.

Dia memikirkan nasibnya sendiri Dia nggak mikirin nasib kita. Itu baji**an yang tol**," kata Rocky Gerung.

Baca juga: BKN Meradang Anggap Jokowi Dihina! Nyatakan Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi Jika Tak Minta Maaf

(*)

Update Berita Nasional Terkini

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS