Airlangga Siapkan Anak Buahnya Pindah ke IKN Nusantara pada 2024, Jadi ASN Pionir

TRIBUNKALTIM.CO - Pemindahan Aparatur Sipil Negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur dipastikan akan mulai terlaksana pada 2024.

Dilansir dari Kompas.com, adapun ASN kementerian yang akan pindah pertama ke IKN Nusantara adalah Kementerian Koordinator atau Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB.

"ASN salah satu yang pertama (pindah ke IKN) dari Kantor Menko (Perekonomian) kami sudah persiapkan sama Kemenpan-RB.

Jadi kami akan ngopi bersama," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui dalam acara Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Sementara itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan terdapat 16.000 pegawai pemerintahan yang dipersiapkan untuk pindah ke IKN.

Pegawai itu terdiri dari 11.000 ASN, dan 6.000 anggota TNI serta Polri.

"Persiapannya sudah 90 persen, sambil kita menunggu berapa rumah di sana yang dipersiapkan.

Bapak Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus dan kita terus exercise terhadap mana saja yang akan pindah, termasuk siapa saja," ujar Anas.

Selain itu, Anas menjelaskan, untuk jabatan Eselon II khusus penempatan di IKN nantinya bisa diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Nasib Airlangga Hartarto di Kasus Korupsi Minyak Goreng, Terancam Jadi Tersangka

"Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk mempersiapkan IKN dan kebutuhan tertentu di UU ASN telah dibuka kemungkinan untuk Eselon II bisa diisi oleh PPPK.

Tetapi masih terbatas untuk pemerintah pusat dan IKN-nya.

Sehingga tenaga-tenaga yang diperlukan di Eselon II dalam rangka percepatan telah diantisipasi di UU ASN," pungkasnya.

Sementara itu, dalam kunjungan terbarunya Jumat (28/7/2023), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut progres pembangunan sesuai rencana.

Dilansir dari Kompas.com, menurut dia, sejauh ini progres konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 36 persen.

Basuki juga memastikan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan.

Bahkan ada beberapa progres yang lebih cepat dari rencana, antara lain pembangunan bangunan Gedung Istana Negara, Kantor Presiden, dan Penataan Sumbu Kebangsaan.

"Infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini merupakan modal bagi Otorita IKN Nusantara untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi," tandasnya.

Kemudian untuk progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri sudah mencapai 18,26 persen, dan Kantor Kementerian Koordinator 1 mencapai 9,8 persen.

Di sisi lain, sejauh ini Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur pendukung kawasan IKN.

Di antaranya pembangunan Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku, Embung Mentawir, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), dan Bendungan Sepaku Semoi yang segera selesai dan dimulai penggenangannya.

Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi memiliki fungsi vital untuk menyediakan air baku kawasan IKN dengan kapasitas 2.000 liter/detik dan Kota Balikpapan sebesar 500 liter/detik.

Bendungan ini juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pengendali/detik banjir kawasan IKN sebesar 55 persen.

Sedangkan dari intake Sepaku, kapasitas air baku yang bisa dialirkan adalah 3.000 liter.

Keseluruhan air baku ini cukup untuk memenuhi kebutuhan Kawasan IKN hingga tahun 2030. (*)