DPRD PPU Dorong Pemenuhan Jaringan Internet 7 Daerah Blank Spot

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memandang pemerataan jaringan internet di daerah asal ibu kota itu.

Seluruh daerah di PPU harusnya telah memiliki jaringan internet yang memadai, terlebih sudah menjadi bagian dari Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebelumnya diketahui, masih ada setidaknya tujuh titik blank spot atau tidak tersentuh jaringan internet maupun telepon di PPU.

Lokasi blankspot, menyebar di hampir seluruh kecamatan.

Anggota DPRD PPU Jhon Kenedi mengatakan bahwa, pemerintah daerah perlu menaruh atensi terhadap kondisi tersebut.

Baca juga: 17 Desa Masih Blankspot, Kualitas Jaringan Tower BTS Non 3T di Kutai Timur Terpengaruh Kondisi Cuaca

Baca juga: Pemkab Penajam Paser Utara Usulkan Pendirian BTS di Tujuh Daerah Blank Spot

Terutama dalam upaya mengusulkan di pemerintah pusat, sudah harus dikebut.

Jaringan internet saat ini kata dia, merupakan kebutuhan terutama bagi para peserta didik.

“Jaringan komunikasi, internet itu kan kebutuhan pendidikan, jadi bagaimana caranya supaya itu bisa berjalan lancar,” ungkap Jhon Jumat (4/8/2023).

Politisi partai Demokrat PPU itu juga menjelaskan bahwa daerah yang masih blank spot itu harus betul-betul dipastikan, kemudian diusulkan untuk pemasangan Base Transceiver Station (BTS).

Ia juga menilai bahwa pemenuhan jaringan komunikasi, merupakan bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat PPU.

“Kami harapkan pelayanan terhadap itu juga bisa berjalan dengan baik,” sambungnya,

Adapun titik yang masih blank spot yakni di Kecamatan Penajam, ada Bukit Subur, Sepan, Sidorejo dan Giripurwa.

Kemudian di Kecamatan Babulu, ada empat titik yakni Rintik, Gunung Makmur, Sumber Sari dan Labangka Barat. Di Kecamatan Sepaku tersisa satu titik yakni Desa Bumi Harapan.

Baca juga: Pemkab Kukar Target Seluruh Desa di Kutai Kartanegara Bebas Blank Spot Tahun Ini

Pemerintah pusat sempat ingin membangun dua tower BTS di PPU, tahapannya sudah sampai pada titik penentuan koordinat.

Namun, karena adanya kasus korupsi yang didalangi oleh mantan Menteri Kominfo Jhonny G Plate, proyek tersebut terhenti. (*)