Progres Pembangunan Bandara VVIP di IKN Nusantara, Ditarget Tuntas 17 Agustus 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sudah dimulai.

Kementrian PUPR akan membangun landasan pacu, sedangkan pembangunan terminal penumpang akan digarap Kementrian Perhubungan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap bandara VVIP sudah bisa operasional 17 Agustus 2024, tahun depan.

Dilansir dari Kontan, Budi Karya Sumadi meninjau lokasi pembangunan Bandara Very Very Important Person atau VVIP Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Sabtu (5/8).

Menhub mendorong percepatan pembangunan bandara VVIP, baik dari sisi udara maupun sisi darat.

"Saat ini tengah dilaksanakan proses persiapan pembangunan bandara, yang merujuk pada desain runway dan terminal karya anak bangsa.

Kita harapkan apa yang kita bangun ini akan dapat digunakan pada saat 17 Agustus 2024," ujar Menhub.

Menhub menyebut, desain bandara VVIP akan menunjukkan ciri khas budaya Kalimantan.

Di samping itu, bandara juga akan berkonsep ramah lingkungan atau green airport serta memperhatikan sisi estetika.

"Kita akan memberikan satu upaya yang terbaik agar arsitektur dari sini tampak budaya dari Kalimantan, dan jangan lupa konsepnya green airport," lanjut Menhub.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara VVIP IKN, Menhub bersama Menteri PUPR ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memimpin pembangunan serta pengoperasian bandara VVIP.

Bandara VVIP IKN akan digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. Dibangun dengan luas terminal VVIP 2000 meter persegi (m⊃2;) dan terminal VIP 5000 m⊃2; serta runway sepanjang 3000 x 485 meter.

Bandara VVIP berjarak sekitar 25 kilometer dari Bandara Sepinggan, Balikpapan dan sekitar 107 km dari Bandara Samarinda.

Adapun pendanaan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Otorita IKN Nusantara Alimuddin mengatakan, pembangunan infrastruktur dan akomodasi terus didorong.