Bambang Susantono Ingin 5 Branding IKN Nusantara Terwujud

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Bambang Susantono ingin lima branding IKN terwujud melalui penandatangan nota kesepahaman atau MoU dengan dua lembaga.

Yakni penandatangan nota kesepahaman antara Otorita IKN bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Di mana, MoU ini berlangsung di Hunian Pekerja Kontruksi (HPK) kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (8/8/2023).

Menurut Kepala OIKN, Bambang Susantono, banyak sekali hal-hal yang akan dilakukan dengan menerobos beberapa kelaziman dan pakem-pakem dengan adanya MoU ini.

Baca juga: Progres Pembangunan Bandara VVIP di IKN Nusantara, Ditarget Tuntas 17 Agustus 2024

Salah satunya dengan mewujudkan prinsip dari lima branding IKN untuk menjadi smart city, green city, inclusif, resilience dan suistanable.

"Resilience-nya ini merupakan ketahanan, yakni ketahanan digital. Sehingga (perlu keamanan siber) karena siber ini banyak dimensinya, itu akan dibantu oleh BSSN," ujar Bambang.

"Kemudian tentang pola-pola untuk investasi dan sebagainya, kita dibantu oleh teman-teman dari LKPP dan tentunya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga," imbuhnya.

Adanya teori-teori demikian, kata Bambang, maka diperlukan asistensi dari BSSN dan LKPP untuk bisa mencari pakem-pakem baru yang dipakai dalam membangun IKN Nusantara.

Mengingat, tahun 2024 mendatang akan dimulai Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus).

Baca juga: Manfaat Embung yang Dibangun di IKN Nusantara Kaltim, Jarot: Insyaallah 2024 akan Selesai

Sehingga diharapkan program-program dari MoU ini bisa segera dilaksanakan di lapangan.

Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu langkah yang lebih mempercepat lagi.

"Agar dalam mengayuh biduk ini, menavigasi di antara kecanggihan teknologi bisa dilakukan bersama-sama," pungkasnya.

Amankan Siber di IKN Nusantara

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN ikut berpartisipasi dalam rangka pembangunan digital smart city di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Hal ini diwujudkan dalam penandatangan nota kesepahaman antara Otorita IKN bersama BSSN dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Hunian Pekerja Kontruksi (HPK) IKN Nusantara.