Terungkap Kekhawatiran Partai Demokrat Bila Cawapres Anies Baswedan Tak Kunjung Diputuskan

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah hasil Survei Capres dan Cawapres 2024 terbaru, ada catatan penting soal keputusan AHY yang bisa buat Anies Baswedan gagal maju di Pipres 2024.

Analisis LSI Denny JA dalam hasil Survei Capres dan Cawapres 2024 terbaru mengungkap ada beberapa faktor yang berpotensi membuat bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, gagal mendapat tiket capres di Pilpres 2024.

Hal ini dipengaruhi oleh partai-partai yang telah mengusung dia, baik Partai Demokrat maupun Partai Nasdem.

Setidaknya, ada empat poin yang membuat Anies bisa saja tidak memperoleh tiket capres.

Baca juga: Pendukung Jokowi Tak Solid? Hasil Survei Capres Cawapres 2024 dan Elektabilitas Capres Pilpres 2024

Poin pertama, adanya permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Terbaru pada bulan Mei 2023, Partai Demokrat versi Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke MA agar kepengurusannya disahkan.

Jika kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko menang gugatan di MA, maka ada kemungkinan tidak lagi mengusung Anies.

"Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) sendiri termasuk yang paling awal membuat pernyataan. Pengajuan peninjauan kembali ke MA berujung untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024," kata Peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana dalam survei dikutip Kompas.com, Selasa (6/6/2023).

Kedua, kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022, yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate.

Kejaksaan Agung (Kejagung) bahkan menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa. Sebab, dari Rp 10 triliun yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun.

Menurut Ade, konteks dan suasana politik masa kini mudah menafsirkan peristiwa ini sebagai bagian dari tekanan politik, selain fakta bahwa pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas pemerintahan yang bersih.

"Pemberantasan korupsi atas Johnny Plate dianggap tebang pilih. Ia pisau yang tajam untuk oposisi, tapi tumpul untuk kawan koalisi," beber Ade.

Ketiga, bisnis Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, turut terkena dampak setelah memutuskan mendeklarasi Anies.

Salah satu bisnisnya yang terdampak, yaitu jasa katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti.

Usaha lainnya yang terkena dampak adalah usaha di bidang properti miliknya dengan nilai sekitar Rp 8 triliun.