Berita Kaltim Terkini

APBD-P 2023 Bertambah Rp 7 Triliun Lebih, Seno Aji Minta Lelang Dipercepat Terutama Proyek Besar

DPRD Provinsi Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim sudah menyepakati rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dan Rancangan KUA PPAS.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
APBD-P Kaltim Tahun 2023 terdapat tambahan Rp 7 triliun lebih, DPRD memberi catatan agar Pemprov juga mempercepat lelang pada proyek. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Provinsi Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim sudah menyepakati rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dan Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menyebutkan, semua tahapan sudah dijalankan sesuai dengan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Sesuai jadwal dan sesuai Permendagri, pekan kedua harus (ada) kesepakatan, dan telah melalui proses Banggar serta TAPD lalu menyatakan setuju APBD Kaltim," tegas Seno, Sabtu (12/8/2023).

Terdapat penambahan senilai Rp7 triliun dari penerimaan dan belanja yang telah disesuaikan pada APBD Kaltim tahun 2023.

Baca juga: Pemprov dan DPRD Sepakati APBD Perubahan Kaltim Rp25,32 Triliun

"Kalau dikurangi murni, di perubahan ada tambahan Rp7 triliun lebih. Murni Rp20,6 triliun dari penerimaan dan belanja disesuaikan, saya pikir kita mencapai rekor," kata Seno.

Setelah tahapan kesepakatan KUA PPAS, DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim akan melanjutkan tahapan di Banggar dan TAPD merampungkan hingga ke nota keuangan.

"Setelah KUA PPAS tahapan selanjutnya kita ke nota keuangan kemudian pengesahan Perda (APBD)," sambungnya.

Ditegaskannya, meski terjadi penambahan APBD yang signifikan, DPRD Kaltim tetap memberikan catatan ke Pemprov Kaltim.

Baca juga: Pendaftaran CPNS Dibuka 17 September 2023, Daftar Formasi untuk Lulusan SMA-D3/S1, Cek Syaratnya

Salah satunya agar menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) serta lelang proyek besar yang harus dipercepat.

"Ada yang perlu dievaluasi, pertama kinerja balai ULP, yang tentu saja akan memperbesar Silpa, tentu kita minta ada perbaikan di sana. Lelang harus cepat dilakukan terutama untuk proyek-proyek besar. Kemungkinan yang tidak selesai dalam setahun itu harus disegerakan," tandas Seno.

Silpa jika bisa ditekan, dengan upaya mempercepat proses lelang, DPRD Kaltim optimis tahun anggaran 2024 akan lebih baik dalam penggunaan anggaran.

"Di Banggar kami pertegas perencanaan di Dinas PUPR-Pera, bahwa sebelum berjalan mereka harus sudah punya perencanaan. Jadi proyek 2024 mereka sudah punya perencanaan baru masuk proyek langsung. Karena kita proyeksikan Silpa Rp675 miliar, kita optimis kita sangat bagus di 2024," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved