Standar Etika Koalisi: Harusnya Cak Imin Jadi Cawapres Prabowo, Golkar Merubah Arah

TRIBUNKALTIM.CO - Peluang Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto, semakin menipis imbas bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Cak Imin pun harus legowo jika nantinya bukan ia yang dipilih oleh Prabowo Subianto sebagai cawapres.

Sebab, pencapresan Prabowo Subianto kini didukung oleh empat partai politik Parlemen.

Dukungan tidak hanya datang dari Gerindra dan PKB, tapi juga Partai Golkar dan PAN.

“Masuknya Golkar dan PAN di menit-menit terakhir ini, seolah menghilangkan hak veto politik PKB di dalam koalisi. Terlebih kekuatan mesin politik Golkar jauh di atas PKB,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (14/8/2023).

Seharusnya, kata Umam, jika menggunakan standar etika koalisi, Muhaimin merupakan cawapres terkuat Prabowo.

Pasalnya, PKB menjadi partai pertama yang menyatakan kerja sama dengan Gerindra, membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Sementara, dukungan Golkar dan PAN buat Prabowo diumumkan baru-baru ini, setahun setelah koalisi Gerindra dan PKB berjalan.

Baca juga: PKB Kaltim Tetap Ingin Cak Imin Berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024

“PKB adalah yang merintis koalisi sejak awal, memberikan keyakinan sekaligus bentuk mesin Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang riil, sehingga narasi pencapresan Prabowo bisa terjaga selama ini,” ujar Umam.

Sejak awal menyepakati kerja sama dengan Gerindra, Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, pun telah menunjukkan keinginannya menjadi calon RI-2.

Namun demikian, melihat kekuatan Golkar yang melampaui PKB, Umam menduga, kursi cawapres pendamping Prabowo tak akan diberikan ke Muhaimin.

Umam yakin, setelah ini, ihwal cawapres bakal jadi perdebatan alot di internal koalisi pendukung Prabowo.

Baca juga: Prabowo Terkena Imbas Konflik Cak Imin vs Keluarga Gus Dur, Yenny Wahid Ungkit Kudeta PKB di 2008

“Jika posisi cawapres ini membuat deadlock negosiasi koalisi, maka membuka kemungkinan diambinya nama-nama alternatif lain yg dianggap bisa menjadi titik temu kompromi antarpartai pendukung Prabowo, khususnya Gibran Rakabuming Raka,” katanya.

Terlepas dari itu, Umam menyebut, koalisi pendukung Prabowo punya kekuatan yang besar.

Dengan tambahan dukungan dari Golkar dan PAN, kekuatan koalisi ini mencapai lebih dari 46 persen.