Ibu Kota Negara
Tuah Mega Proyek Pembangunan IKN Nusantara, Ekonomi Kalimantan Lampaui Pertumbuhan Nasional
Tuah mega proyek pembangunan IKN Nusantara. Ekonomi Kalimantan lampaui pertumbuhan nasional.
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar IKN Nusantara terkini.
Pembangunan IKN Nusantara berdampak pada perekenomian di Kalimantan.
Tuah mega proyek pembangunan IKN Nusantara tak main-main.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan diprediksi bakal melampaui pertumbuhan nasional.
Pemerintah mengklaim, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan dalam agenda pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk IKN Nusantara.
Selengkapnya ada dalam artikel ini.
Baca juga: Dipercepat, Lelang Pembangunan Fisik Bandara VVIP IKN Nusantara Dibuka Oktober Ini
Dilansir dari Kontan, terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II-2023 Kalimantan yang sebesar 5,6 persen YoY atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,17 persen YoY.
"Pembangunan IKN sangat memberi kontribusi besar terhadap kinerja Kalimantan. Selain, (daerah tersebut mendapatkan dampak dari) harga komoditas," terang Sri Mulyani, Rabu (16/8).
Memang, Pulau Kalimantan terkenal dengan komoditas batubara.
Sehingga, pada saat harga batubara selangit, pulau ini kecipratan berkah.
Seiring dengan pelemahan harga komoditas, tentu Pulau Kalimantan berpotensi mendapat getahnya. Nah, dengan pembangunan IKN ini mampu mengkompensasi hal tersebut.
"Pada saat harga komoditas menurun, dengan berbagai kegiatan (pembangunan IKN), bisa meminimalisir dampaknya," tambahnya.
Meski demikian, kontribusi Kalimantan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional baru sekitar 8,3 persen.
Sementara itu, Tingkat perputaran uang saat Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara sudah menjadi kota yang ideal diperkirakan mencapai Rp 128,9 triliun.
Hal ini berdasarkan kajian Bank Indonesia Sulawesi Barat bersama Universitas Airlangga atau Unair.
Baca juga: Kabar Gembira, Sri Mulyani Beber ASN Pindah ke IKN Nusantara Dapat Insentif Khusus
Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Pemerintah menargetkan pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke IKN bisa berlangsung 2024.
Dilansir dari Tribun Sulbar, masih dari hasil kajian BI-Unair, Menurut Achmad, berdasarkan data diterima Bank Indonesia dana pembangunan konstruksi IKN ditahap satu sekitar Rp 43,73 triliun.
Hal itu akan berdampak besar bagi perekonomian termasuk di Sulawesi Barat yang merupakan penopang pembangunan IKN.
Selain itu untuk jangka menengah, asumsi dana perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta Pusat ke IKN senilai Rp 16,62 Triliun.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat Achmad mengatakan, Sulawesi barat merupakan daerah urutan ketiga, penopang Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
"Penelitian itu demi mencari tahu, sejauh mana pengaruh pembangunan IKN dan dampak ekonominya terhadap Sulbar," ungkap Achmad saat menjadi narasumber di acara Talkshow HUT Ke-2 Tahun Tribun-Sulbar.com, Sabtu (29/7/2023).
Baca juga: Kontribusi Swasta Buat IKN Nusantara Tak Hanya Layak Huni, Tapi Jadi Kota Dicintai
Lanjut Achmad menjelaskan, dalam penelitan itu pihaknya telah mengkaji struktur perekonomian secara kualitatif dan kuantitatif di Kalimantan Timur dan di Sulbar.
"Hasil dari penelitian itu mengambarkan kondisi perdagangan antara Sulbar dan Kalimatan Timur itu sangat berpeluang,"ujar dia.
"Potensinya kita di Sulbar memiliki pertanian yang cukup besar, perkebunan atau Crude Palm Oil (CPO) juga besar.
Kalimantan Timur jika ada IKN tentu membutuhkan makanan dan itu adalah potensi ada di Sulbar," ucapnya.
Sehingga menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah agar ditindaklanjuti.
"Sebagian sudah kami sampaikan rekomendasi hasil analisis kami ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten.
Karena memang Sulbar punya potensi atau peluang untuk menopang IKN," pungkasnya. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/Progres-Pembangunan-IKN.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.