Dukungannya ke Prabowo di Pilpres 2024 Berbuntut Panjang, PDIP Beri 2 Opsi ke Budiman Sudjatmiko

Pada 27 Juli 1996, terjadi kerusuhan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Menteng, Jakarta Pusat, yang meluas hingga ke daerah sekitar.

Huru-hara yang kini dikenal sebagai peristiwa Kudatuli itu menewaskan sedikitnya 5 orang dan ratusan luka-luka.

Buntut peristiwa itu, sejumlah aktivis PRD ditangkap, tak terkecuali Budiman.

Pada tahun 1997, dia diadili dan divonis 13 tahun penjara karena dituding menjadi auktor intelektualis peristiwa Kudatuli.

Namun demikian, Budiman justru merasa “terselamatkan” karena masuk penjara.

Sebab, sejumlah rekannya di PRD menjadi korban penculikan rezim kala itu.

Meski begitu, Budiman hanya menjalani hukuman selama kurang lebih 3,5 tahun.

Sebab, pada Desember 1999, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memberinya amnesti.

Budiman baru melanjutkan pendidikan tingginya setelah keluar dari penjara.

Ia menempuh studi Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Rela Dipecat PDIP Demi Dukung Prabowo, Ini Sosoknya dan Kisah Peristiwa Kudatuli

KARIR JADI POLITISI

Pernah mendekam di jeruji besi tak membuat Budiman berhenti terlibat dalam politik.

Ia melanjutkan karier politiknya dengan bergabung ke PDI Perjuangan pada tahun 2004.

Pada periode 2009—2019, Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap) dan duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria; dan juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa.

Pada tingkat internasional, Budiman terlibat aktif sebagai pengurus Steering Committee dari Social-Democracy Network in Asia (Jaringan Sosial-Demokrasi Asia).

Sekarang ini, dia juga memegang posisi sebagai Pembina Utama di Dewan Pimpinan Nasional organisasi Parade Nusantara, yaitu organisasi yang menghimpun para kepala desa dan seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia yang memiliki agenda utama memperjuangkan pengesahuan RUU pembangunan pedesaan. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS