Atasi Kekosongan Perda Miras di Samarinda, Andi Harun Putuskan Perwali

“Kalau tidak ada kan bahaya. Pemerintah mau pungut tidak bisa, karena tidak ada dasar nya. Entah itu pajak atau retribusi, tidak ada dasar hukumnya, tidak boleh terjadi pungli,” jelas Andi.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiorir, bahwa hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah.

“Jika Perda sudah selesai saat Perwali berjalan dan Perwali sesuai dengan Perda, ya tetap jalan,” ungkapnya.

Hal ini bertujuan sebagai instrumen hukum sementara hingga nantinya Perda telah ditetapkan.

Tetapi kalau tidak sama dan tidak sejalan dengan Perda, maka Perwali akan dicabut dan menyesuaikan Perda yang berlaku.

"Karena tingkatan struktur Perdanya lebih tinggi dari pada Perwali,” tambahnya lagi. (*)