Dampak El Nino di Paser, Berpengaruh pada Ketersediaan Air Bersih dan Rentan Karhutla

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dampak iklim El Nino atau musim kemarau, berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih dan rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. 

Berdasarkan prediksi Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi, puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga Oktober 2023.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser Ruslan mengatakan, untuk sekarang ini sudah banyak permintaan penyediaan air bersih dari camat dan Kades ke Dinas Sosial (Dinsos).

"Dinsos nantinya berkoordinasi dengan kita (BPBD), untuk memenuhi permintaan air bersih," terang Ruslan, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Efek El Nino Pengaruhi Harga Beras di Balikpapan jadi Merangkak Naik

Penyaluran air bersih, sudah berjalan sejak pada 28 Agustus lalu lantaran terlebih dahulu menentukan standar penerimaan per Kepala Keluarga (KK).

"Kami berkoordinasi dengan dinas sosial bagaimana mekanismenya, seperti lokasi titik air di salurkan, berapa tangki yang dibutuhkan agar lebih efektif," tambahnya.

Saat ini, sudah ada tiga kecamatan yang mengajukan untuk pendistribusian air bersih.

Di antaranya Kuaro, Long Ikis, dan Pasir Belengkong pada 15 desa.

Sementara untuk penanganan karhutla, pihaknya masih terkendala dengan belum terbentuknya peran serta semua pihak.

Baca juga: Ada Titik Panas, Walhi Sebut IKN Nusantara Rentan Ancaman Karhutla Setiap Tahun

"Mestinya menjadi tanggungjawab bersama, karena kami di BPBD berfungsi sebagai komando dan mengkoordinir," jelasnya.

Melalui instansi terkait, kata Ruslan sudah menetapkan tiap tahunnya tim reaksi cepat (TRC) untuk musim kemarau.

TRC lintas sektor itu juga sudah bergerak hingga ke desa-desa.

Baca juga: Bupati Paser Fahmi Fadli Minta Perusahaan Ikut Berpartisipasi dalam Tangani Karhutla

Semisal karhutla akibat El Nino terdapat kerentanan berapa luasan lahan persawahan, perkebunan, pertambangan, dan permukiman.

Dinas-dinas ini mempunyai tim pengendali di lapangan masing-masing.

"Kalau perkebunan ada KKPA, dan ada juga MPA di kelompok masyarakat," tutupnya. (*)