Fraksi di DPRD Kukar Ingin APBD Perubahan 2023 Bawa Manfaat untuk Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Sejumlah fraksi yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara merespon nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.

Nota keuangan tahun anggaran 2023 ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin dihadapan ketua dan anggota DPRD Kukar.

Pandangan-pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kutai Kartanegara.

Pertama, pandangan umum tersebut disampaikan oleh lFraksi Golkar dengan juru bicara Abdul Rahman.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid Minta Warga Antisipasi Karhutla

Ia mengatakan penyusunan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2023 diharapkan menjadi pedoman untuk memberikan arah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Sekaligus memberikan penjelasan umum terhadap dasar-dasar pertimbangan yang melandasi rencana program dan kegiatan, serta menjadi sarana pengendalian dan evaluasi dalam tahap pelaksanaannya.

Ia mengingatkan bahwa arah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 nantinya harus dapat menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Kutai Kartanegara.

Sekaligus dapat dioptimalkan dalam rangka penataan perikehidupan yang semakin baik.

Fraksi Gerindra yang disampaikan Sopan Sopian, sangat apresiatif dan mendukung terhadap penyampaian terhadap Penyampaian nota keuangan rancangan perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) tahun anggaran 2023.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid Sambangi Kejari Kutai Kartanegara di Hari Bhakti Adhyaksa ke-63

Ia mengingatkan bahwa arah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 nantinya harus dapat menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Kutai Kartanegara.

Sekaligus dapat dioptimalkan dalam rangka penataan perikehidupan yang semakin baik.

Disebutkan, Fraksi Partai Gerindra berharap RAPBD perubahan ini bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat terutama dalam beberapa.

“Di antaranya mengurangi angka kemiskinan, putus sekolah dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan antara kabupaten ke kecamatan dan kecamatan ke desa bisa terselesaikan secara baik, serta peningkatan jalan pertanian," kata Sopan Sopian.

Kemudian fraksi P3 dan PKS dengan juru bicaranya Akhmad Zulfiansyah menyambut baik proses kerjasama antara pemerintah daerah dan juga DPRD dalam pembahasan KUA PPAS.

Sehingga mampu memperjuangakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan 11,6 triliun.

Baca juga: Pergantian 4 Anggota Golkar di DPRD Kukar, Pertama Kali Ada Wakil Rakyat dari Sangasanga