Alasan Caleg Nasdem Kaltim Wajib Memuat Paslon Capres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar  

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Berikut ini penjelasan soal kewajiban para calon legislatif atau caleg dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem untuk turut memasang gambar paslon Capres Cawapres Anis Baswedan - Muhaimin Iskandar. 

Beberapa hari yang lalu Partai Nasdem bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa telah umumkan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. 

Sebutkan nama Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya. 

Kontan saja, kemudian, DPW Partai Nasdem Kalimantan Timur mulai memasang baliho sosialisasi Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN).

Baca juga: Komitmen Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, PKS Harap Demokrat Kembali ke Koalisi Perubahan

Perintah itu dikeluarkan usai adanya deklarasi, Sabtu (2/9/2023) di Surabaya, Jawa Timur.

Sekretaris DPW Partai Nasdem Kaltim, Fatimah Asyari mengungkapkan tak hanya baliho, caleg juga diminta sosialisasi Capres-Cawapres yang telah diusung.

Serta tegak lurus keputusan yang ditetapkan Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh.

"Partai Nasdem Kaltim taat pada keputusan DPP terkait Capres dan Cawapres," tegasnya, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Kader Demokrat Kaltim Marah pada Putusan Paslon Pilpres 2024 Anies Baswedan-Cak Imin

Setelah deklarasi AMIN (Anies-Cak Imin) instruksi langsung diberikan pada DPW seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Timur. 

"Sejak hari Sabtu lalu, setelah deklarasi kami sudah menginstruksikan seluruh jajaran Partai Nasdem Kalimantan Timur untuk mensosialisasikan ke masyarakat.

"Sosialisasikan pasangan AMIN, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar," terangnya.

Fatimah juga menegaskan, instruksi kepada seluruh komponen pengurus Partai Nasdem dan Caleg se-Kaltim guna mensosialisasikan Capres dan Cawapres yang sudah ditetapkan.

Baca juga: Tanggapan PKS Kaltim pada Deklarasi Paslon Pilpres 2024 Anies Baswedan-Cak Imin

Bahkan Caleg wajib memuat foto pasangan Capres AMIN pada media sosialisasi seperti baliho, medsos dan sebagainya.

"Seluruh caleg, baik DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di instruksikan seperti itu," tandasnya.

Tegak Lurus pada Kebijakan Pusat