Alasan Caleg Nasdem Kaltim Wajib Memuat Paslon Capres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar  

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Berikut ini penjelasan soal kewajiban para calon legislatif atau caleg dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem untuk turut memasang gambar paslon Capres Cawapres Anis Baswedan - Muhaimin Iskandar. 

Beberapa hari yang lalu Partai Nasdem bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa telah umumkan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. 

Sebutkan nama Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya. 

Kontan saja, kemudian, DPW Partai Nasdem Kalimantan Timur mulai memasang baliho sosialisasi Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN).

Baca juga: Komitmen Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, PKS Harap Demokrat Kembali ke Koalisi Perubahan

Perintah itu dikeluarkan usai adanya deklarasi, Sabtu (2/9/2023) di Surabaya, Jawa Timur.

Sekretaris DPW Partai Nasdem Kaltim, Fatimah Asyari mengungkapkan tak hanya baliho, caleg juga diminta sosialisasi Capres-Cawapres yang telah diusung.

Serta tegak lurus keputusan yang ditetapkan Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh.

"Partai Nasdem Kaltim taat pada keputusan DPP terkait Capres dan Cawapres," tegasnya, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Kader Demokrat Kaltim Marah pada Putusan Paslon Pilpres 2024 Anies Baswedan-Cak Imin

Setelah deklarasi AMIN (Anies-Cak Imin) instruksi langsung diberikan pada DPW seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Timur. 

"Sejak hari Sabtu lalu, setelah deklarasi kami sudah menginstruksikan seluruh jajaran Partai Nasdem Kalimantan Timur untuk mensosialisasikan ke masyarakat.

"Sosialisasikan pasangan AMIN, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar," terangnya.

Fatimah juga menegaskan, instruksi kepada seluruh komponen pengurus Partai Nasdem dan Caleg se-Kaltim guna mensosialisasikan Capres dan Cawapres yang sudah ditetapkan.

Baca juga: Tanggapan PKS Kaltim pada Deklarasi Paslon Pilpres 2024 Anies Baswedan-Cak Imin

Bahkan Caleg wajib memuat foto pasangan Capres AMIN pada media sosialisasi seperti baliho, medsos dan sebagainya.

"Seluruh caleg, baik DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di instruksikan seperti itu," tandasnya.

Tegak Lurus pada Kebijakan Pusat

Di tempat terpisah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum tegas menyatakan mendukung Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampingi calon presiden (capres) Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Soal deklarasi dan sudah menyatakan akan berpasangan, Anies-Cak Imin, DPW PKS Kaltim tidak bisa membocorkan banyak kisi-kisi ke depan.

Juru Bicara (Humas) DPW PKS Kaltim, Abdul Rohim menegaskan bahwa sikap DPP menghormati keputusan Partai NasDem dan PKB yang sudah mendeklarasikan pasangan Anies-Cak Imin di Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

Hanya saja, menukil perkataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu bahwa tetap akan berusaha terus melalui komunikasi intens yang baik oleh partai-partai koalisi termasuk Demokrat.

"PKS Kaltim tegak lurus dengan kebijakan pusat," tuturnya kepada TribunKaltim.co, Minggu (3/9/2023).

Baca juga: Gambar Anies Baswedan dan Cak Imin Siap Ramaikan Jawa Barat, NasDem, PKS dan PKB Langsung Tancap Gas

Nantinya, terkait Cawapres, PKS berdasarkan anggaran dasar, Majelis Syuro sebagai Majelis Permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia yang menentukan.

Diketahui, pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacapres yang diusung pada Pilpres 2024 mendatang.

Keputusan final menunggu sidang Majelis Syuro ke-9. Kami memahami bahwa politik sangat dinamis.

"Perubahan bisa terjadi kapan saja," tegas Rohim.

Adapun rekomendasi nama Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera.

Baca juga: PKB Kaltim Tetap Ingin Cak Imin Berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024

PKS juga menghormati keputusan Partai Demokrat yang hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan mencabut dukungan pada pencalonan Anies sebagai Bacapres tahun 2024.

Terkait harapan agar Partai Demokrat tetap berkoalisi dengan pihaknya, DPW PKS Kaltim juga akan menunggu keputusan Majelis Syuro.

Rohim menegaskan, bahwa PKS juga mengedepankan etika dalam berpolitik.

Sehingga PKS dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menyesali apa yang terjadi, namun tetap berusaha ke depan menata koalisi.

Tentu masih akan berkomunikasi ke Demokrat, DPP akan mengupayakan hal itu, seperti yang sedari awal disepakati bersama.

"Serta nanti hingga ada hasil keputusan majelis syuro ke-9, maka acuan kami adalah hasil Majelis Syuro ke-8," pungkas Rohim.

(*)