Cara Bupati Kubar FX Yapan Kenalkan Budaya Sejak Dini, Lebih Bangga jika Orang Dayak yang Menari

TRIBUNKALTIM.CO - Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi salah satu kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dipindah ke Kalimantan Timur.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Barat ini luar biasa termasuk budayanya.

Budaya ini juga menjadi konsern Bupati Kubar FX Yapan.

Ia mengakui bahwa budaya atau kesenian Dayak sudah terkenal sampai ke luar negeri, terutama tarian Dayak.

“Kita bangga orang non Dayak bisa tarian orang Dayak. Tapi lebih bangga lagi kalau orang Dayak sendiri yang bisa menari,” katanya saat diwawancarai di Kantor Bupati Kubar, Sendawar, pada 16 Agustus 2023 lalu.

Baca juga: Kutai Barat Bakal Punya Jalan Tol, Bupati FX Yapan: Saya Yakin Karena Daerah Kita Penyangga IKN

Baca juga: Harapan FX Yapan Usai Aliran Listrik di Kampung Keliwai Kutai Barat 24 Jam

Lalu bagaimana upaya Pemkab Kubar dalam mengenalkan sejak dini dan melestarikan budaya ini, berikut petikan wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim, Ibnu Taufik Juwariyanto, dalam program VIP Room Tribun Kaltim.

Banyak orang datang, banyak kultur bercampur di IKN. Kita meyakini kita bisa menerima sebagaimana di Jakarta menerima bahwasanya tuan rumah budayanya adalah Betawi. Sementara IKN nanti tuan rumah budayanya adalah Dayak. Bagaimana kiatnya menyiapkan anak-anak kita untuk bangga berbudaya Dayak?

Ya, sekarang ini budaya atau kesenian Dayak ini sudah terkenal di mana-mana sampai ke luar negeri sana ya, tarian orang Dayak. Tapi maunya saya ini bukan tarian orang Dayak tetapi orang Dayak menari, ini yang saya mau. Beda tarian orang Dayak dan orang Dayak menari.

Nah, sekarang kalau kita lihat tamu provinsi itu disambut dengan tarian Dayak, tapi yang menari bukan orang Dayak hanya tariannya aja. Yang saya ingin orang Dayak menari tarian orang Dayak.

Boleh saya artikan bahwasanya orang Dayak juga mesti eksis?

Betul, artinya kita bangga orang non Dayak bisa tarian orang Dayak.  Tapi lebih bangga lagi kalau orang Dayak sendiri yang bisa menari.

Maka oleh sebab itu kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan bagaimana tari-tarian maupun budaya lainnya menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Dan ini lagi disusun oleh mereka, karena kita tidak bisa merubah kurikulum itu karena dari pusat tetapi kegiatan ekstrakurikuler-nya boleh.

Masuk di muatan lokal. Ini yang saya inginkan seperti tingkat TK, tingkat SD itu yang paling bagus kita latih supaya mereka terbiasa,

Soal volume APBD, kira-kira apa sih yang bisa di akselerasikan di Kutai Barat untuk pembangunan lokal ?

Jadi selama kepemimpinan saya, kita memetakan dulu. Karena saya membangun ini, saya membawa para OPD, ada anggota DPRD, bahwa membangun bukan karena kepentingan.

Tolong, saya bilang ini kebutuhan, kalau kita sepakat ini kebutuhan, maka tidak ada lagi sikut-menyikut.

Makanya saya sebagai Bupati, kami selalu cepat mengesahkan anggaran. Saya tiga periode jadi ketua DPRD, jadi saya tahu tugas dan fungsi DPR.

Setelah saya jadi Bupati baru saya merasakan sebagai pelaksana, kita duduk bersama kita sepakat bahwa membangun ini bukan karena kepentingan tetapi kebutuhan.

Karena ini kebutuhan ayo kita lihat di lapangan, kita buat pemetaan. Sehingga selama ini kita melihat prioritas dan super prioritas, nah itulah kita melihat mereka membutuhkan jalan akses menuju ke kampung-kampung.

Kembali ke akses jalan. Jalan ke Kampung - kampung justru lebih bagus karena pak Bupati punya keleluasaan anggaran. Jalan ke kampung lebih bagus daripada jalan nasional. Itu bagaimana pak ?

Ini tanggung jawab kita terhadap jalan Kampung itu.

Ini problematik ketika soal birokrasi. Karena ini statusnya jalan nasional nggak boleh dikerjakan oleh Provinsi, sementara provinsi juga tidak bisa selalu mengawasi sampai di sini juga?

Iya, itu karena sudah ketentuan dari pusat mau tidak mau kita harus ikuti, tetapi secara logikanya ini kewenangan provinsi, ini kewenangan pusat.

Mereka provinsi dan pusat tidak hari-hari lewat di situ, yang lewat di situ adalah orang Kutai Barat. Tapi bagaimana dengan kewenangan kita tidak bisa membangun itu.

Contoh sekarang pembangunan jalan menuju rumah sakit (HIS) ke Melak itu provinsi punya. Itu rusak berat menuju rumah sakit itu.

Saya mau bangun itu tidak bisa karena itu kewenangan provinsi. Saya juga tidak menyesalkan orang provinsi, mungkin dianggapnya itu belum prioritas.

Atau barangkali orang di Kutai Barat harus bertarung (secara politik) di provinsi dan menguasai provinsi ? Itu bagaimana kira-kira ?

Saya kira kita wakil memang banyak dari Kutai Barat ada beberapa yang duduk di DPRD Provinsi, di legislatifnya, nah eksekutifnya ini yang masih belum ada.

Bagaimana jika menjadi nakhoda di Kalimantan Timur?

Kalau kita bicara itu, semuanya ada kesempatan. Cuma untuk menangnya, belum tentu.

Pertanyaan terakhir ke Pak Bupati, apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada masyarakat Kutai Barat?

Saya di dunia politik ini mulai tahun 1999. Ketika itu saya di Tenggarong di legislatif tahun 99 saya jadi ketua komisi A waktu itu. Dan sempat kami memilih pak Syaukani jadi Bupati Kukar.

Nah ketika Kutai Barat mekar, Saya minta pindah ke beliau. Beliau melarang waktu itu, cara mengurus daerah baru tidak segampang yang kita pikir.

Saya bilang maaf Pak Bupati kalau kita pikir finansial nya okelah memang benar, Tapi Saya mau mengabdi di tanah kelahiran saya.

Dan rupanya di situ Pak Bupati Syaukani merasa tersentuh hatinya, dia mengikhlaskan, lalu yang pindah itu kami bertiga, saya, pak Joan Jenal dengan pak Ardiansyah Sulaiman, Bupati Kutim yang sekarang ini.

Pindahlah, lalu tahun 2004 saya ketua DPR, 2009 ketua DPR, 2014 ketua DPR. Wah capek juga, lalu coba ke legislatif, kebetulan Tuhan mempercayai, masyarakat juga.

Setelah saya merasakan ini luar biasa, sehingga saya berupaya mengubah sistem, mindset sehingga baru bisa WTP (wajar tanpa pengecualian).

Jadi kita sekarang ini 8 kali sudah WTP. Kita pernah WTP terbaik se Kalimantan Timur, kami mendapat dana DID Rp 50 miliar lebih sebagai insentif daerah.

Lalu saya mencoba, bagaimana kita seorang pemimpin ini, (istilahnya) kambing punya susu, sapi punya nama. Artinya yang bekerja ini tim saya, tetapi kalau sudah keluar, kalau itu bagus (hasil kerjanya), saya yang dibilang bagus bukan tim saya.

Kalau orang bilang wah Bupati bagus, Saya tidak boleh tepuk dada, tidak boleh, itu dosa.

Kalau orang bilang Pak Bupati bagus, betul tetapi tim work saya, tidak ada seorang pemimpin bisa bagus sendiri tanpa ada tim kerja.

Ini yang saya harus jaga, maka oleh sebab itu saya nasehati mereka sekarang ini kita bekerja tidak boleh berbuat baik. Siapa yang berbuat baik tanggung risiko.

Loh kenapa tidak boleh berbuat baik?

Jadi bekerja saat ini, era saat ini, semua melalui sistem online itu tidak boleh berbuat baik.

Tidak boleh berbuat baik, tapi saya harapkan berbuat sesuai. Karena berbuat baik belum tentu benar, tapi kalau berbuat sesuai pasti benar.

Maka oleh sebab itu apabila ada OPD - OPD yang berbuat baik, nanti kalau diperiksa (ternyata) salah, tidak berjamaah dengan saya. Sesuatu harus pas tidak boleh berlebih tidak boleh kurang.

Berbuat baik belum tentu benar tapi kalau berbuat sesuai sudah pasti benar. Karena yang menilai baik adalah orang lain atas kinerja kita, makanya banyak yang kena (masalah hukum) karena dia berbuat baik dia, tidak berbuat sesuai.

Misalnya Bapak minta kepada saya ini, lalu saya berbuat baik, ini nah, itu tidak boleh. Bapak minta ke saya lalu ada prosedurnya itu yang kita lewati, berbuat sesuai baru itu benar. (Zainul/Selesai)