Jelang Pendaftaran Capres 2024, Ada Poros Baru selain Anies, Ganjar, Prabowo? Cek Perhitungan Kursi

TRIBUNKALTIM.CO - Jelang pendaftaran capres 2024  ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), mungkinkah ada poros baru selain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Setelah Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang semula terdiri dari Nasdem, Demokrat dan PKS pecah setelah Cak Imin diputuskan jadi cawapres Anies, apakah berpengaruh pada capres lainnya, Ganjar dan Prabowo?

Cek perhitungan kursi parpol untuk kemungkinan poros baru koalisi dan memunculkan capres baru selain Anies, Ganjar dan Prabowo.

KPU baru saja mengumumkan jadwal terbaru pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Hasil Survei Capres 2024 Terbaru: Prabowo dan Ganjar Sengit Berebut Pemilih NU, Lalu Anies-Cak Imin?

Baca juga: Inilah Pasangan Capres dan Cawapres 2024 yang Mengemuka, Jadwal Pendaftaran Capres Cawapres 2024

Baca juga: Komitmen Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, PKS Harap Demokrat Kembali ke Koalisi Perubahan

Aturan sebelumnya yakni PKPU 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pendaftaran calon presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres) dibuka pada 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 November 2023.

Kini dalam rancangan PKPU yang telah diuji publik Senin (4/9/2023) lalu, jadwal pendaftaran diubah menjadi tanggal 10 Oktober hingga 16 Oktober 2023.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya menyusun jadwal pendaftaran pasangan capres-cawapres merujuk pada pasal 276 ayat 1 Undang-Undang (UU) Pemilu.

Di mana 15 hari sebelum dimulainya masa kampanye, KPU sudah harus menetapkan pasangan calon presiden. 

"Dalam hal ini jatuh pada tanggal 13 November 2023," jelas Idham saat dikonfirmasi, Rabu (6/9/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Ini Penjelasan KPU Sebab Jadwal Pendaftaran Capres Cawapres dalam Rancangan PKPU Dipercepat.

Berdasarkan lampiran 1 PKPU 3/2022, kampanye pemilu serentak 2024 akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 selama 75 hari ke depan dan berakhir tanggal 10 Februari 2024. 

Jika dihitung mundur dari tanggal 13 November, maka berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam dalam UU, maka masa pendaftaran capres cawapres jatuh pada tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023.

Lebih lanjut, Idham menjelaskan, PKPU 3/2023 ini pun jadwalnya bisa direvisi menyusul lahirnya aturan-aturan baru. 

"Otomatis itu. Jadi yang berlaku adalah Peraturan KPU yang terbaru dan hal tersebut dinormakan dalam ketentuan peralihan atau apa itu," tandasnya. 

Poros Baru?

Buntut dari deklarasi Anies - Cak Imin tersebut, Partai Demokrat keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan.

Pasca-keluar dari Koalisi Perubahan, Partai Demokrat sendiri belum memastikan akan berlabuh ke mana.

Ada sejumlah opsi, termasuk santernya mereka akan membuat poros baru dengan PPP.

Pasca-keluar dari Koalisi Perubahan, Partai Demokrat sendiri belum memastikan akan berlabuh ke mana.

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Tetap 3 Calon atau Ada Poros Baru? Berikut Prediksi Capres yang Maju Berdasarkan Perolehan Kursi DPR, ada sejumlah opsi, termasuk santernya mereka akan membuat poros baru dengan PPP.

Apalagi, SBY, selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, pekan lalu di Cikeas mengungkapkan adanya tawaran untuk membentuk sebuah koalisi baru dalam persiapan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut SBY, Tawaran itu datang dari seorang menteri aktif dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

"Kita juga tahu seorang menteri, sekarang ini, masih aktif dalam kabinet kerja yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan ide untuk membentuk sebuah koalisi baru, yaitu koalisi antara Demokrat, PKS, dan PPP," kata SBY.

"Yang bersangkutan mengatakan bahwa inisiatif ini sudah mendapat persetujuan dari Pak Lurah.

Baca juga: Berita Capres dan Cawapres 2024 Terbaru, Terjawab Sudah Siapa Pasangan Ganjar dan Prabowo?

Saya ingin menegaskan bahwa kata-kata yang saya sampaikan ini adalah kutipan dari sang menteri, bukan kata-kata saya," ujar SBY.

Meski tidak menyebut nama, sejumlah pihak menduga menteri yang dimaksud SBY adalah Sandiaga Uno, sedangkan Lurah yang dimaksud adalah Presiden Jokowi.

Meski hingga hari ini PPP masih berada dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo, muncul suara-suara dalam internal partai yang gelisah karena harapan mereka menjadikan Sandiaga Uno sebagai cawapres tidak kunjung direspons PDIP.

Jika rencana poros baru itu terlaksana, bakal ada empat capres yang bertarung di 2024. Namun, cukupkah suara Demokrat dan PPP? Bagaimana jika PKS ikut bergabung dalam poros baru tersebut?

Sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat bagi Parpol untuk mengusung Capres/Cawapres minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dari Pemilu 2019 (bukan pemilu 2024 ya karena Pemilu 2024 dilakukanSerentak).

Jika dikonversi Kursi DPR RI, maka parpol atau gabungan parpol harus memiliki 115 kursi untuk bisa ajukan pasangan Capres-Cawapres.

Berikut perhitungannya:

- PDIP memiliki 128 kursi = Bisa mencalonkan sendiri tanpa didukung parpol lain

- Gerindra (78), Golkar (85), PAN (44) = 207

- Nasdem dan PKB = 117

- Demokrat (54) PPP (19) = 73.

Gabungan kedua partai ini belum bisa mengajukan capres sendiri karena masih jauh di bawah ambang batas.

Bagaimana jika PKS bergabung. PKS memiliki 50 kursi.

Dengan demikian perhitungannya: PKS (50), Demokrat (54), PPP (19) = 123

Jika ketiga partai ini "gabung jurus" barulah bisa mengusung capres dan cawapres.

Baca juga: Hasil 24 Survei Capres: Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat, Anies Stagnan

Prediksi capres dari masing-masing poros:

PDIP : Capres Ganjar

Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju = Capres Prabowo

Nasdem dan PKB = Anies - Cak Imin

Poros baru (jika terjadi) Demokrat-PKS-PPP : AHY-Sandiaga Uno atau dibalik Sandiaga-AHY

Informasi terbaru, Partai Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus HUT ke-22 PD pada 13-14 September 2023 mendatang.

Apakah pada acara itu akan diumumkan koalisi pasca keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)?

"Nanti kita tunggu. Kita tunggu saja ke mana apakah ke Ibu Megawati dengan PDIP dengan rumahnya PDIP atau ke Pak Prabowo dengan rumahnya Gerindra," kata petinggi Demokrat Benny K Harman, Selasa (5/9/2023) kemarin.

Benny mengungkapkan sejauh ini Partai Demokrat belum menentukan arah dukungan.

"Kita belum memutuskan ke mana, DPP dan Majelis Tinggi itu yang punya kewenangan untuk menentukan akan berkoalisi kerja sama politik dengan parpol mana akan ditentukan oleh Majelis Tinggi," sambungnya.

Bakal membentuk poros baru dengan PPP dan PKS?

"Saya rasa tidak. Yang paling mungkin itu bergabung dengan PDIP Ibu Megawati atau Prabowo," pungkasnya.

Baca juga: Inilah Pemenang Pilpres 2024 Bila Hanya Ada 2 Pasangan Capres dan Cawapres 2024 Versi Survei

(*)

Update Pilpres 2024

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS