PM Narendra Modi Pakai Plakat Nama Bharat saat Pembukaan KTT G20, India Resmi Ganti Nama?

TRIBUNKALTIM.CO - PM Narendra Modi pakai plakat nama Bharat saat pembukaan KTT G20, India resmi ganti nama?

Perubahan nama India menjadi Bharat tampaknya bukan spekulasi semata.

Pasalnya, Perdana Menteri (PM) Narendra Modi memakai plakat nama Bharat saat pembukaan KTT G20 di New Delhi, Sabtu (9/9/2023).

Plakat yang terpampang di depan PM Nodi menampilkan kata "Bharat" sebagai nama negara, bukannya "India."

Perubahan ini tentu semakin memperkuat spekulasi adanya pergantian nama bagi negara Asia Selatan ini.

Baca juga: Cantumkan Bharat dalam Undangan Makan Malam KTT G20, India Bakal Ganti Nama?

Baca juga: Hasil Badminton BWF World Championships 2023 Hari Ini, Leo/Daniel Tantang India di 16 Besar, Live TV

Baca juga: Jadwal BWF World Championships 2023, Ganda Putra India Punya Senjata Baru, Fajar/Rian dkk Waspada

Selain India, negara ini juga dikenal dengan berbagai sebutan seperti Bharata, Bharat, atau Hindustan dalam beragam bahasa yang ada di India.

Nama-nama tersebut telah digunakan dengan bergantian oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai konteks.

Meskipun secara tradisional, nama "India" tetap digunakan dalam gelar-gelar seperti presiden atau perdana menteri ketika berkomunikasi dalam bahasa Inggris, Presiden Droupadi Murmu pada awal pekan ini menciptakan kontroversi dengan menyebut dirinya sebagai "Presiden Bharat" dalam sebuah undangan makan malam untuk menerima para pemimpin G20.

Keputusan ini menjadi perdebatan yang berkepanjangan dalam ranah publik.

Sebagaimana diberitakan Reuters, ketika Modi manyatakan KTT G20 di New Delhi dibuka pada Sabtu, ia tampak duduk di belakang sebuah papan nama meja yang bertuliskan "Bharat", bukan India.

Plakat semacam itu telah menggunakan nama "India" di masa lalu. Berbicara dalam bahasa Hindi, bahasa yang digunakan oleh mayoritas penduduk, Modi pun menyebut nama negaranya dengan Bharat.

"Bharat menyambut para delegasi sebagai Presiden G20," ucap dia.

New Delhi tengah menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dari negara-negara besar untuk menghadiri KTT G20 di sebuah pusat konvensi baru yang berbentuk keong senilai 300 juta dollar AS yang disebut Bharat Mandapam.

Gedung ini terletak di seberang sebuah benteng batu dari abad ke-16. Sementara beberapa pendukung nama Bharat mengatakan bahwa nama "India" diberikan oleh penjajah Inggris, para sejarawan mengatakan bahwa nama ini telah ada sebelum pemerintahan kolonial selama berabad-abad.

Rashtriya Swayamsevak Sangh, induk ideologis dari Partai Bhartiya Janata (BJP) yang berkuasa, selalu bersikeras menyebut negara ini sebagai Bharat.

Para saingan Modi mengatakan bahwa perubahan ini telah dipaksakan oleh aliansi oposisi baru yang dibentuk oleh 28 partai pada bulan Juli yang disebut INDIA atau Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India, untuk menghadapi BJP dalam pemilihan parlemen pada tahun depan.

Seorang juru bicara Kantor PM India tidak menanggapi permintaan komentar oleh Reuters terkait rumor India ganti nama ini.

Baca juga: Obat Alami Sakit Gigi Menurut dr Zaidul Akbar, Sudah Diterapkan di India Sejak 3.000 Tahun Lalu

Kontroversi Nama Bharat

Sejak undangan G20 disampaikan, para kritikus pemerintah menuduh pemerintah Modi dan partai nasionalis Hindu BJP berencana mengubah nama India menjadi Bharat saja.

Nama tersebut merupakan istilah Sansekerta yang ditemukan dalam kitab suci yang ditulis sekitar 2.000 tahun yang lalu.

Istilah ini mengacu pada wilayah yang ambigu, Bharatavarsa, yang membentang melampaui perbatasan India saat ini dan mungkin telah meluas hingga mencakup wilayah yang sekarang merupakan negara Indonesia.

Tudingan tersebut bukannya tak berdasar, lantaran BJP sebelumnya telah mengganti nama kota dan tempat yang terkait dengan masa Mughal dan kolonial.

Tahun lalu, misalnya, Taman Mughal di istana presiden di New Delhi berganti nama menjadi Amrit Udyan.

Kritikus mengatakan nama-nama baru ini merupakan upaya untuk menghapus Mughal, yang beragama Islam dan memerintah benua itu selama hampir 300 tahun, dari sejarah India.

Bagi Roop Rekha Verma, profesor filsafat dan mantan wakil rektor Universitas Lucknow di negara bagian utara Uttar Pradesh, kontroversi ini berakar pada intoleransi yang ditunjukkan oleh pemerintahan Modi.

"Kami telah melihat terus-menerus terjadi pengabaian terhadap konstitusi dan undang-undang. Jika Mahkamah Agung memberikan perintah dan pemerintah tidak menyukainya, maka perintah tersebut akan diubah,” kata Verma kepada Anadolu Agency Turki.

"Saya tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya pikir karena aliansi yang telah dibentuk oleh pihak oposisi, mereka kini berencana untuk menghapus nama India juga.”

Baca juga: Jadwal Badminton Australian Open 2023 Hari Ini, Ginting vs India, FajRi vs Kang/Seo, Live Score

Reaksi Oposisi Pemerintah

Pihak oposisi telah memperingatkan BJP agar tidak menghapus nama India.

"Meskipun tidak ada keberatan konstitusional untuk menyebut India 'Bharat', yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut, saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya membuang 'India', yang memiliki nilai merek yang tak terhitung banyaknya selama berabad-abad,” ujar Shashi Tharoor, anggota parlemen dari partai Kongres Nasional India

“Kita harus terus menggunakan kedua kata tersebut daripada melepaskan klaim kita atas sebuah nama yang berbau sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia,” tambahnya.

Kongres memimpin aliansi oposisi baru yang baru-baru ini dibentuk dengan tujuan menggulingkan Modi pada pemilu 2024.

Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India, atau INDIA, yang beranggotakan 26 partai, telah menjadikan potensi perubahan nama sebagai sebuah isu.

“Kita semua mengucapkan ‘Bharat’. Apa yang baru dalam hal ini? Namun nama 'India' dikenal dunia. … Apa yang terjadi tiba-tiba sehingga pemerintah harus mengubah nama negaranya?” tanya Mamata Banerjee, seorang pemimpin utama oposisi.

(TribunJateng.com/TribunKaltim.co)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS