Ibu Kota Negara
Rogoh Rp3,82 Triliun Bangun Gedung LPS di IKN Nusantara, Luhut Ledek Jatah Lahan LPS 1,2 Hektare
Rogoh Rp3,82 triliun bangun gedung LPS di IKN Nusantara. Menteri Luhut Binsar Pandjaitan ledek jatah lahan LPS 1,2 hektare.
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.
Ya, berbagai lembaga pemerintah bersiap membangun kantor baru di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, salah satunya Lembaga Penjamin Masyarakat atau LPS.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp3,82 triliun bangun gedung LPS di IKN Nusantara.
Menteri Luhut Binsar Pandjaitan ledek jatah lahan LPS 1,2 hektare.
Rencananya, LPS akan melakukan groundbreaking pada awal Februari 2024.
Baca juga: Otorita IKN Nusantara Beri Tax Holiday Lebih Panjang hingga 30 Tahun ke Investor, Apa Tujuannya?
Baca juga: Blak-blakan Isran Noor Ngomong Dominasi Investasi China, Pabrik Semen di Kutim Support IKN Nusantara
Baca juga: Terjawab Kapan Agung Sedayu dan Sinar Mas Group Membangun di IKN Nusantara, Investasi Hiburan Rp20 T
Melansir laman Infopublik.id, untuk pembangunan gedung baru ini, LPS menyiapkan dana senilai US$ 250 juta atau setara Rp 3,82 triliun (kurs Rp 15.300 per dolar AS).
Menurut Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa, LPS mendapat porsi lahan seluas 1,2 hektare di IKN.
"Ditargetkan, pembangunan akan dimulai pada Februari 2024, dan ditargetkan pada Agustus tahun depan LPS sudah punya satu buah gedung yang cukup membanggakan.
Sehingga setelah upacara 17-an di sana orang bisa lihat gedung LPS," kata Purbaya dalam Konferensi Pers di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Purbaya mengungkapkan, saat ini LPS sedang menyiapkan desainya.
Lahan seluas 1,2 hektare ini terbilang sedikit.
Bahkan ia mengklaim, pandangannya ini didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia pun meminta agar jatah tanahnya itu bisa ditambah.
"Saya kebetulan ketemu Pak Luhut, terus Pak Luhut bilang 'dapat berapa kau Pur? (tanah di IKN)'. 1,2 (ha).
'Sedikit amat, tambah lagi di sana banyak hutan'. Yaudah, bapak yang usahain, saya yang terima.
Uang saya banyak," katanya, sembari mencontohkan percakapannya bersama Luhut.
Baca juga: Jokowi disebut akan ke IKN Nusantara 22 September, Tinjau Bendungan Sepaku Semoi sebelum Peresmian
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Lana Soelistianingsih mengatakan, pihaknya sudah dalam tahapan mengambil sampel tanah di IKN untuk dianalisa di Jakarta.
Hal itu penting dalam menentukan pondasi bangunan gedung LPS nantinya.
"Jadi sudah dalam tahap kita sudah mengambil sampel tanah tersebut.
Kami juga sudah melakukan sayembara desain dari gedung LPS," ujarnya.
Lana menerangkan, nantinya lahan seluas 1,2 hektare tersebut akan terdiri atas 30 persen bangunan dan sisanya area terbuka hijau.
Hal ini merupakan salah satu ketentuan yang diterapkan Kementerian PUPR untuk bangunan-bangunan di IKN.
Jokowi Tinjau IKN 22 September
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan meninjau ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada 22 September 2023.
Kunjungan Presiden Jokowi ke IKN Nusantara ini adalah untuk meninjau Bendungan Sepaku Semoi di IKN Nusantara yang rencananya akan segera diresmikan Oktober 2023 mendatang.
Baca juga: Didukung Luhut, LPS Minta Jatah Lahannya di IKN Nusantara Ditambah, Siapkan Rp 3,8 T Buat Kantor
Rencana kunjungan Presiden Jokowi ke IKN Nusantara pada 22 September 2023 ini diungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Kamis (7/9/2023).
Untuk diketahui, Bendungan Sepaku Semoi ini adalah infrastruktut untuk memenuhi kebutuhan air minum di IKN Nusantara.
Rencananya, bendungan Sepaku Semoi akan diresmikan Oktober 2023 mendatang.
"Nanti tanggal 22 mungkin Pak Presiden datang ke sana, 22 September," ucap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Selain itu, Bendungan Sepaku Semoi juga akan segera diisi air atau impounding dengan memanfaatkan baseflow atau bagian aliran sungai yang berasal dari air di bawah permukaan tanah.
"Ini sudah siap untuk ditutup. Dua pintu, yang satu sudah kita tutup," tegas Basuki.
Selain bisa menjadi sumber air baku berkapasitas 2.000 liter per detik bagi IKN, Bendungan Sepaku Semoi juga akan dimanfaatkan sebagai lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Basuki mengatakan, pemasangan PLTS tersebut utamanya digunakan untuk operasional Water Treatment Plant (WTP).
"Itu nanti akan kita bikin suryanya di situ terutama untuk operasi WTP," jelas Basuki.
Baca juga: Mengenal Bendungan Sepaku Semoi di IKN Nusantara yang akan Diresmikan, Ditinjau Jokowi 22 September
Bendungan Batu Lepek Ditawarkan ke Jepang
Di sisi lain, Kementerian PUPR turut merancang pembangunan Bendungan Batu Lepek untuk menambah penyediaan air di IKN.
Kebutuhan air minum di IKN hingga tahun 2030 bakal disokong oleh Bendungan Sepaku Semoi sebanyak 2.000 liter per detik dan Intake Sungai Sepaku.
"Itu hanya cukup untuk nanti sampai 2030, setelah 2030 kita butuh tambahan air satu lagi," imbuh Basuki.
Bendungan Batu Lepek diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 8.000 liter per detik, atau empat kali lebih banyak dari kapasitas Bendungan Sepaku Semoi.
Proyek ini juga sudah ditawarkan kepada Jepang saat Basuki bertemu dengan sejumlah delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi Rabu (6/9/2023).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama infrastruktur antar-kedua negara, salah satunya dalam pembangunan IKN.
Baca juga: IKN Nusantara Jangan Sampai Gerus Entitas Masyarakat Lokal, Putra-putri Daerah Harus Dioptimasi
Menteri Basuki mengatakan, saat ini telah dilaksanakan 79 paket pekerjaan pembangunan di IKN yang terbagi menjadi dua tahap.
"Untuk progres pembangunan tahap pertama yang dimulai dari tahun 2020 sebanyak 40 paket saat ini sudah sebesar 43,3 persen, sedangkan untuk yang tahap kedua sebanyak 39 paket baru dimulai konstruksinya sejak Maret 2023," jelas Basuki. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.