Bupati Hamdam Bicara Penajam Paser Utara Serambi IKN Nusantara dan Rencana Langkah Politik

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Masa jabatan Hamdam sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) akan berakhir pada 19 September 2023.

Ia resmi menjadi bupati definitif sejak 28 Desember 2022. Hampir setahun, setelah sebelumnya menjabat Wakil Bupati Penajam Paser Utara.

Ia mengakui daerah ini melimpah sumber daya alam. Ketika sebagian wilayah Penajam Paser Utara menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), makin kuat akselerasi pembangunan Penajam Paser Utara.

Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam mengungkapkan harapannya menjadikan PPU sebagai Serambi IKN.

Baca juga: Keseruan Berlayar Nusantara Sail Jakarta-IKN Nusantara, Menteri Basuki: Jembatan Kita Adalah Laut

Layaknya serambi, Penajam Paser Utara harus menjadi wilayah yang menyatu dengan IKN. Jadi tidak ada dikotomi antara wilayah IKN Nusantara dengan daerah-daerah sekitarnya.

“Namanya serambi tentu wilayahnya harus menyatu,” ungkap Hamdam saat diwawancarai eksklusif VIP Room oleh Pemimpin Redaksi Ibnu Taufik Juwariyanto, Rabu (6/9/2023), di Studio Tribun Kaltim.

Berikut petikan wawancaranya:

Ini adalah hari-hari terakhir Pak Hamdam, kita ingin tahu profiling dari Penajam Paser Utara dari dulu yang tidak ada IKN dan sekarang ada IKN.

Apa sih menurut Pak Hamdam ketika orang jauh datang ke Penajam Paser Utara yang bertanya tentang Penajam Paser Utara?

Penajam Paser Utara adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang dikaruniai oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang mungkin selama ini belum terekspos maksimal.

Tapi dengan ditetapkannya Penajam Paser Utara menjadi IKN ini tentu memberikan daya dorong yang kuat sekali untuk mempercepat munculnya potensi-potensi karunia Allah ini muncul ke depan.

Baca juga: Transisi Jakarta dan Mendirikan IKN Nusantara Dirayakan dalam Architecture Festival

Alhamdulillah Penajam Paser Utara memiliki garis pantai yang cukup panjang, sampai 173 Kilometer dan semua berpotensi untuk dikembangkan.

Mau dikembangkan sebagai pelabuhan, bisa juga sebagai budidaya perikanan air payau, sangat terbuka untuk itu.

Termasuk pertanian dan bahkan menyediakan logistik untuk Kalimantan Timur?

Pertanian pasti, dan dari dulu memang PPU ditetapkan sebagai lumbung beras Kalimantan Timur.

Kita punya potensi persawahan itu kurang lebih sekitar 10 ribu hektare dan digarap oleh masyarakat yang kulturnya petani.

Sayang kami belum ditunjang dengan sarana dan prasarana teknis yang memadai, seperti bendungan sehingga sawah kita masih tadah hujan.

Berarti satu tahun satu kali tanam?

Karena curah hujan di Penajam Paser Utara ini cukup tinggi jadi bisa dua kali.

Cuma tidak optimal, karena airnya tidak kita kendalikan dengan baik, jadi ya suka-suka hujan.

Artinya tanpa irigasi teknis, PPU bisa dua kali tanam, kalau misalnya ada irigasi teknis barangkali bisa tiga kali tanam?

Tetap dua kali atau lima kali dalam dua tahun, tetapi hasilnya atau produksinya jauh lebih banyak kalau dia sudah ada irigasi teknis.

Karena sudah terkelola dengan baik pengaturan airnya. Jadi kemungkinan gagal panen bisa kita perkecil.

Pak Hamdam ini “kecelakaan politik” ya karena dulu wakil bupati, kemudian dalam setahun terakhir menjadi bupati, ada perubahan signifikan, dulu defisit dan utang APBD-nya besar pak?

Mungkin barangkali dulu waktu menyusun APBD itu didorong oleh semangat yang berlebihan, terlalu
optimistis.

Terkadang prognosis itu tidak bisa sekadar informasi yang kita terima saja, harus diteliti dulu by data baru kita boleh menentukan sebagai rencana pendapatan.

Meskipun kebijakan APBD defisit itu boleh-boleh saja pak, tapi terlalu percaya diri?

Terlalu optimistis, akhirnya diperburuk lagi dengan Covid-19 sehingga itu yang menyebabkan prognosis.

Semua meleset maka memang di situlah mestinya para kepala daerah dan perangkat yang mendukung itu terutama OPD harus punya keahlian khusus untuk melakukan perhitungan.

Baca juga: 3 Bentuk Investasi Alfamart di IKN Nusantara, Ada Pemberdayaan UMKM Lokal

Yang pasti bagaimana mereka membuat kebijakan yang sudah mempertimbagkan hal yang kemungkinannya bisa mempengaruhi.

Angkanya besar, lebih Rp300 miliar dan itu bisa mempengaruhi tanggung jawab APBD murni. Harus mengendalikan itu?

Tapi selesai, tetap kegiatan pembangunan berjalan juga cuma memang porsinya tidak begitu besar.

Karena sudah menjadi kesepakatan kita kewajiban kepada pihak ketiga.

Ini harus kita selesaikan karena itu akan berdampak pada kelangsungan usaha-usaha para rekanan, kemudian kelangsungan para ASN kita yang terlambat dibayar hak-haknya.

Bahkan beberapa informasi ada satu dua ASN kita akhirnya putra-putrinya yang ditarik tidak melanjutkan kuliah karena kekurangan biaya.

Beban Rp300 miliar itu tidak sedikit, bagaimana strategi menyelesaikan utang itu?

Akhirnya yang jadi prioritas kita adalah bayar utang, kita bersepakat kalau harus puasa, bagaimana kita harus merestrukturisasi honor THL, terus merestrukturisasi tunjangan ASN.

Itu yang kita lakukan.

Memang awalnya ada resisten, tapi kan ada penjelasan kepada semua yang terkait dan bisa dipahami.

Berarti tidak ada lagi tanggungan pemerintah PPU pada siapapun berikutnya?

Tetap saja ada kewajiban yang memang sudah terjadwal dari awal yaitu kewajiban kita untuk membayar ke PT SMI.

Itu pernah kita utang dulu, tapi itu jelas peruntukannya untuk bangunan infrastruktur yang ada di Penajam Paser Utara dan itu sudah kita sepakati bahwa itu kewajiban rutin yang harus kita bayarkan setiap tahunnya.

Baca juga: Jokowi Ajak Italia Investasi di IKN Nusantara, Buat Ekosistem Kendaraan Listrik

Artinya sudah menjadi bagian dari perhitungan yang harus kita jadikan dasar untuk menentukan
kebijakan belanja berikutnya.

Mengubah visi Penajam Paser Utara menjadi Serambi Nusantara dan penataan organisasi.

Apa yang sudah dilakukan terkait dengan penataan organisasi?

Memang ASN dan termasuk tenaga honorer yang menjadi penunjang pendukung ASN, karena masih
kekurangan personel itu menjadi motor utama untuk menjalankan roda pemerintahan ini.

Sehingga saya memandang bahwa ini yang harus saya benahi dari awal. Saya orang sana.

Keseharian saya sering berinteraksi dengan teman-teman, jadi saya tahu betul problem Penajam Paser Utara.

Siapa kemampuannya apa, saya tahu itu.

Baca juga: Sigit Wibowo Sebut Momentum Dukung IKN Nusantara dalam Reuni Akbar SMANSA Balikpapan

Namun demikian kita juga tetap melalui proses yang efektif penilaiannya meminta melalui pihak lain
untuk menilai melalui open bidding, lelang jabatan untuk memberikan rekomendasi bahwa memang
orang-orang itu orang yang pas.

Dan kita menempatkan sesuai rekomasi pansel dan hampir semua seperti yang kita perkirakan di awal bahwa ini memang yang tepat.

Saat ini tiba-tiba-tiba Penajam Paser Utara harus siap menjadi daerah yang bakal paling crowded, paling tumbuh, paling sibuk dengan datangnya IKN, ini siap pak? Apa kesiapan PPU untuk menghadapi IKN?

Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kepala daerah ini harus didukung oleh ASN yang solid dan memang menurut kita sudah diisi oleh personel sesuai kapasitas dan keahliannya masing-masing.

Sehingga bupati atau kepala daerah tidak terlalu dipusingkan.

Jadi bupati atau kepala daerah bisa lebih banyak membangun relasi luar karena secara otomatis manajemen pemerintah sudah berjalan normal.

(*)