Susun Rancangan Program Kerja Capres, Anies Baswedan Petakan Kebijakan Jokowi Jadi 4 Kategori

TRIBUNKALTIM.CO - Susun rancangan program kerja sebagai capres, Anies Baswedan petakan kebijakan Jokowi jadi 4 kategori.

Calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan memetakan kebijakan Pemerintah Jokowi menjadi empat kategori.

Pemetaan ini dilakukan Anies Baswedan dalam menyusun rancangan program kerja selaku bakal calon presiden.

Dikatakan Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, Koalisi Perubahan untuk Persatuan memandang bahwa suksesi kepemimpinan adalah soal change and continuity atau perubahan dam keberlanjutan.

Namun, dia melanjutkan, tak juga semuanya diubah.

"Tidak ada pikiran sama sekali untuk membubarkan apa yang sudah dicapai, tapi juga tidak pas kalau kita hanya mengatakan meneruskan apa yang ada," ucap Sudirman dalam jumpa pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

"Pak Anies sekalipun yang sejak awal menjadi kandidat yang dipersepsikan di luar pemerintahan itu selalu mengatakan tidak ada yang totally perubahan, tetapi juga tidak ada yang totally kelanjutan," jelasnya.

Baca juga: Komunitas Tionghoa Puji Rekam Jejak Anies saat Pimpin Jakarta, Minta Lanjutkan di Seluruh Indonesia

Baca juga: Presiden PKS Minta Seluruh Kader Menangkan Pasangan Capres Cawapres 2024 Anies Baswedan - Cak Imin

Baca juga: Nasib Program Jokowi Jika Anies Baswedan Jadi Presiden, Ada yang Dilanjutkan, Dikoreksi, Dibatalkan

Dalam menyusun rencana program kerja, Anies disebut membuat matriks empat kategori.

Keempat kategori ini yakni kebijakan yang baik dan dapat dilanjutkan, kebijakan yang perlu dikoreksi, kebijakan yang perlu dibatalkan, dan kebijakan yang betul-betul tawaran baru.

Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa pembaruan merupakan suatu kebutuhan yang "bukan karena ingin melawan yang sekarang".

Kini, Koalisi Perubahan yang digawangi oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS sudah bersepakat mengusung pencalonan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pencalonan Anies dan Muhaimin diwarnai polemik karena PKB mendadak bergabung ke dalam Koalisi Perubahan yang sebelumnya telah digawangi Nasdem bersama Partai Demokrat dan PKS setahun lebih.

Partai Demokrat yang merasa dikhianati karena tiket bakal cawapres Anies untuk Agus Harimurti Yudhoyono berpindah ke tangan Muhaimin memutuskan untuk keluar dan mencabut dukungan. Sementara itu, PKS bergeming namun tak serta-merta merestui duet Anies-Muhaimin.

Pada Selasa (12/9/2023), rombongan Anies dan Muhaimin bersama Partai Nasdem dan PKB sowan ke markas PKS dan disambut hangat oleh partai politik besutan Ahmad Syaikhu tersebut. 

Baru kemarin, Jumat (15/9/2023), partai politik yang kerap dianggap berseberangan gagasan dengan PKB itu mendeklarasikan dukungan secara resmi pencalonan Anies-Muhaimin, berdasarkan hasil rapat majelis syura.

Komposisi tiga partai politik ini menguasai 167 kursi di DPR RI, jauh di atas ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan minimum 115 kursi di parlemen.

Baca juga: Jawaban Veronica Tan saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Pergantian Kepemimpinan Harus Disertai Perbaikan Program Pemerintah

Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan harus disertai dengan perbaikan program pemerintah.

Ia mengkritik pihak-pihak yang ingin maju sebagai suksesor tetapi hanya menggaungkan narasi keberlanjutan total dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Bapak Joko Widodo akan selesai pada waktunya Oktober tahun depan. Karena itu siapa pun yang hadir harus menyajikan perbaikan. Harus," ucap Sudirman dalam jumpa pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

"Kalau hanya menyampaikan 'Saya meneruskan yang kemarin', apa gunanya pemilu? Pemilu adalah kesempatan terbaik untuk menghadirkan kebaruan.

Energinya baru, pikirannya baru, programnya baru, tapi dengan tetap menghargai apa yang presiden capai sebagai bangsa selama ini," kata dia.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pembaruan merupakan suatu kebutuhan yang "bukan karena ingin melawan yang sekarang".

Ia mengatakan, Koalisi Perubahan memandang bahwa suksesi kepemimpinan merupakan soal change and continuity (perubahan dan keberlanjutan).

Dalam menyusun rencana program kerja, Anies disebut membuat matriks 4 kategori, yaitu kebijakan yang baik dan dapat dilanjutkan, kebijakan yang perlu dikoreksi, kebijakan yang perlu dibatalkan, dan kebijakan yang betul-betul tawaran baru.

"Tidak ada pikiran sama sekali untuk membubarkan apa yang sudah dicapai, tapi juga tidak pas kalau kita hanya mengatakan meneruskan apa yang ada," ucap Sudirman.

Baca juga: Momen Anies Baswedan Duduk Sederet Sama Mantan Istri Ahok, Veronica Titip Pesan Buat Pilpres 2024

Narasi keberlanjutan total dari program Presiden Jokowi ini menjadi langgam narasi yang digaungkan kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dua sosok yang digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2024 dan menjadi kompetitor Anies.

Ganjar, misalnya, dalam perayaan puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno mengaku akan melanjutkan program mercusuar Jokowi seperti pemindahan ibu kota negara dan kebijakan hilirisasi.

Narasi keberlanjutan itu ia dengungkan di hadapan kader dam simpatisan PDI-P guna mengajak mereka memenangkan partai politik besutan Megawati Soekarnoputri itu untuk kali ketiga secara berturut-turut.

Sementara itu, Prabowo lebih terang-terangan untuk menjadi versi lanjutan Jokowi.

Bukan hanya soal program, ia bahkan menyebut koalisi yang ia bentuk bersama Partai Golkar, PAN, PBB, dan Gelora sebagai "tim Jokowi".

Menteri Pertahanan itu juga menamai koalisi tersebut Koalisi Indonesia Maju, persis dengan nama kabinet periode kedua kepemimpinan Jokowi.

(Kompas.com/Kompas.com)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS