Jokowi Bukan Peramal Tapi Klaim Tahu Arah Semua Parpol, Cek Respon PDIP, Nasdem dan Golkar

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Pilpres 2024 mendatang.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang bukan peramal, tapi ia mengklaim tahu data soal arah dan langkah partai-partai politik.

Cek respon PDIP, Nasdem dan Golkar usai mengetahui Jokowi menyampaikan hal tersebut ke publik.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023).

Baca juga: Susun Rancangan Program Kerja Capres, Anies Baswedan Petakan Kebijakan Jokowi Jadi 4 Kategori

Baca juga: Nasib Program Jokowi Jika Anies Baswedan Jadi Presiden, Ada yang Dilanjutkan, Dikoreksi, Dibatalkan

Baca juga: Jokowi Sebut Konflik Rempang hanya Salah Komunikasi: Masyarakat Kalau Ada Ganti Rugi Seneng Lho

Data itu ia peroleh dari Badan Intelejen Negara (BIN) hingga informasi dari luar pemerintahan.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan data itu hanya miliknya seorang.

"Saya tahu dalamnya partai-partai seperti apa, keinginan mereka menuju kemana saya juga tahu."

"Informasi yang saya terima komplit, dari intelijen saya ada, BIN hingga intelejen di TNI, dan informasi-informasi di luar, baik itu angka, data, survei ada, saya punya semua dan itu hanya miliknya presiden," ungkap Jokowi dikutip dari Kompas Tv.

Pernyataan ini diungkapkan Jokowi di hadapan para relawannya agar tidak salah memilih pemimpin.

Apalagi menuju Pilpres 2024, banyak sekali manuver-manuver yang dilakukan partai.

Nah, politisi sejumlah partai politik merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku tahu semua data soal arah dan langkah partai-partai politik.

Satu di antaranya politikus PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu yang menilai wajar bila Jokowi tahu data arah partai politik (parpol) di Pemilu 2024.

Apalagi, kata Masinton, Jokowi seorang presiden tentu memiliki banyak instrumen kenegaraan.

"Ya tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan kepapa pemerintahan, beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan," kata Masinton di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

Pihaknya meyakini Jokowi mendapat informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, hingga instrumen negara yang lainnya.

"Baik itu ada BIN, Intelijen kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Seluruh info itu kan disampaikan ke presiden dan tentu ya logis presiden pasti tahu," ungkap Masinton.

Baca juga: Nasib Program Jokowi Jika Anies Baswedan Jadi Presiden, Ada yang Dilanjutkan, Dikoreksi, Dibatalkan

Pandangan Golkar

Senada dengan Masinton, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono pun menilai wajar jika Jokowi mengetahui arah parpol.

Dave pun menilai informasi tersebut merupakan hal yang biasa dalam sebuah tatanan negara.

Menurutnya, informasi tersebut diperlukan kepala negara untuk menentukan arah kebijakan.

"Namanya seorang kepala negara ya itu hal yang wajar begitu. Kalau kita lihat presiden kepala negara barat saja banyak mengetahui pergerakan-pergerakan partai politik negara asing apalagi kepala negara sendiri. Jadi itu bukan lah hal yang aneh lah."

Itu udah hal yang lumrah di dalam dunia intelijen apalagi seorang kepala negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan yakan untuk mengetahui semua pergerakan semua elemen dalam pemerintahan," kata Dave saat ditemui dalam sela-sela acara Golkar Institute di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Kendatri demikian, Dave mengaku tidak khawatir jika memang Jokowi memegang informasi Partai Golkar.

Apalagi Jokowi netral dan tak menunjukkan keberpihakkannya pada salah satu parpol.
 
"Itu kan hanya mengatakan begitu saja, tapi kan dia tidak membeberkan laporannya apa, ataupun dia tidak suka atau dia tidak berpihak atau apapun itu, kan dia hanya menyatakan bahwa dia mendapatkan laporan intelijen akan pergerakan partai," jelas Dave.

Baca juga: Susun Rancangan Program Kerja Capres, Anies Baswedan Petakan Kebijakan Jokowi Jadi 4 Kategori

Respons Nasdem

Sementara itu Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni pun setuju bahwa presiden memiliki data akurat laporan tentang intelijen.

"Itu pasti, tapi apa yang dimiliki oleh Bapak Presiden adalah ruang lingkup atas keinginan yang mungkin data intelijen tidak sesuai,  dalam artian mungkin saja laporannya benar, tapi pelaku daripada partai politik kan beda di lapangan," ungkap Sahroni.

Namun, Sahroni menyebut pernyataan Jokowi ini pantas disampaikan karena ia adalah pimpinan negara.

Menurutnya, ini adalah wujud Jokowi netral terhadap kontestasi Pilpres 2024.

Langkah baik juga yang dilakukan bapak presiden karena selalu Pak Presiden menyampaikan 'Jangan sampai salah memilih pemimpin untuk masa depan'."

"Kapasitas pak presiden sekarang adalah pengen dalam rangkaian Pemilu ini berjalan dengan aman, lancar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Sahroni.

Apalagi ini dilakukan Jokowi hampir di setiap kesempatan.

"Pak Presiden sendiri kan tidak menyebutkan jangan salah pilih si A salah pilih si B salah pilih C, hanya mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang salah, inilah (watak yang harus dimiliki) sosok pimpinan tertinggi," ungkap Sahroni. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DALAM ARTIKEL INI