Wawancara Eksklusif: PKN Sebut Isran Noor dan Rudy Mas'ud, Tokoh yang Cocok Pimpin Kaltim

Ada isu lain. Tapi yang terpenting bagaimana merebut kursi di provinsi dan kabupaten/kota sehingga, sehingga banyak isu yang akan diangkat kepermukaan.

Pendapat anda terkait isu klasik soal dana bagi hasil ke Kaltim?

Saya kira tidak hanya jadi persoalan pemda, tapi ini menjadi persoalan kita semua. Sehingga setiap elemen masyarakat di Kaltim menjadi perlu bersatu.

Saya kira ada ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap kami di kaltim.

Dana bagi hasil itu sangat kurang yang kita rasakan disini. Semua dilarikan ke pusat sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan pembangunan, diluar Kalimantan dan Kaltim sendiri.

Saya berharap elemen masyarakat dan pemerintah, termasuk PKN sendiri akan memperjuangkan bagaimana dana bagi hasil itu lebih besar diberikan ke daerah penghasil seperti di Kaltim. 

Bayangkan saja di Kaltim ini dari sektor migas Rp500 triliun. Dikembalikan ke daerah hanya Rp20 triliun lalu dibagi ke 10 kabupaten kota, berapa yang didapat. Jadi ada sebuah ketidakadilan yang luar biasa terjadi.

Jika PKN berhasil menempatkan wakilnya di DPR apa yang dilakukan?

Saya kira itu adalah bagian dari perjuangan PKN. Karena hari ini kita mau bicara tapi masih di luar (sistem). Ini kelemahan kita di Kaltim, ada 8 orang anggota DPR yang ada di pusat namun tidak mampu memperjuangkan itu DBH.

Mereka bagian dari wakil Kaltim tapi hampir tidak pernah membicarakan persoalan DBH.

Saya berharap elemen masyarakat yang mewakili Kaltim di pusat dan pemda, DPRD provinsi dan kabupaten/kota harusnya duduk bersama membicarakan itu sehingga memberikan tekanan yang cukup besar ke pusat agar pembagian itu lebih besar porsinya untuk Kaltim.

Bagaimana pandangan PKN terhadap IKN di Kaltim?

Saya kira punya cukup besar dan kami berterima kasih pada pemerintah hari ini yang sudah memilih Kaltim untuk jadi IKN baru. Itu artinya sudah terjadi pemerataan.

Tidak lagi orang bicara infrastruktur itu hanya di Jawa. Tapi saat ini ada juga di Kaltim. Maka pemindahan ibu kota ini, kami cukup menerimanya dengan baik.

Pemilu 2024 sekitar 60 persen pemilih adalah kalangan milineal, bagaimana PKN merangkulnya?