Menuju Transformasi Ekonomi Maritim

OLEH: Dr. Ir. Bambang I. Gunawan, S.Pi., M.Si., IPU
Dosen Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan
Universitas Mulawarman

Tulisan ini dimaksudkan untuk turut memperingati Hari Maritim Nasional ke-59 pada 23 September 2023. Dalam setiap pembahasan terkait kemaritiman konsep pembangunan ekonomi biru (blue economy) telah menjadi syarat keperluan. Konsep ekonomi biru, digaungkan sejak pertemuan PBB Rio+20 di Brazil pada 2012, dimaknai sebagai suatu kerangka berpikir (framework) antarsektor dan kebijakan yang mencakup tiga tujuan pembangunan ruang laut yakni pertumbuhan ekonomi, penghidupan masyarakat dan perlindungan ekologis.

DALAM  perkembangannya saat ini FAO (2022), misalnya telah menderivasi konsep ekonomi biru menjadi 'transformasi biru' sebagai arah dalam pembangunan perikanan tangkap dan budidaya global yakni: (1) memperluas sistem pangan akuatik; (2) meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat untuk pangan sehat dan (3) memperkuat pertumbuhan yang berkeadilan. Sementara itu secara nasional, implementasi kebijakan ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan mencakup: (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur; (3) pengembangan kampung-kampung budidaya perikanan; (4) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan (5) pengelolaan sampah laut.

Bappenas (2023) menyatakan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang tinggi namun pemanfaatannya masih belum optimal untuk menciptakan nilai tambah, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Di sisi lain, Pemerintah menyatakan bahwa arah kebijakan ekonomi maritim nasional tetap diproyeksikan untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia pada 2045 (Kemenkomarves, 2023) dengan 'rule of thumb' 15 persen PDB berasal dari sektor maritim. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari potensi sumberdaya perikanan, keanekaragaman hayati ekosistem laut, sebagai pusat perdagangan dan perhubungan laut global, penopang digitalisasi nasional dan dunia melalui pengembangan alur laut untuk kabel telekomunikasi, pusat ekonomi karbon biru serta energi baru dan terbarukan.

Strategi transformasi ekonomi merupakan bagian integral pendekatan pembangunan jangka panjang (RA RPJPN 2025-2045) disamping transformasi sosial dan transformasi tatakelola. Transformasi ekonomi merupakan upaya terencana dan bertahap untuk mengubah struktur ekonomi yang berbasis sektor atau komoditas yang bernilai tambah rendah menjadi berbasis industri yang bernilai tambah lebih tinggi didukung oleh penerapan iptek dan inovasi sehingga memiliki keunggulan kompetitif. Dalam konteks kemaritiman, transformasi ekonomi dilakukan melalui penguatan industri manufaktur dan jasa-jasa maritim sehingga menjadi lebih unggul dan berdaya saing melalui kebijakan investasi, pengembangan infrastruktur dan sektor finansial serta kolaborasi antarpemangku kepentingan dengan penerapan prinsip ekonomi biru.

Bagaimana transformasi ekonomi maritim Kaltim dalam jangka panjang dapat diwujudkan?
Pertama, penciptaan nilai tambah ekonomi wilayah melalui hilirisasi (downstreaming) industri manufaktur dan jasa kemaritiman yang berkelanjutan mencakup industri perikanan TTC (tuna, tongkol, cakalang), industri budidaya perikanan baik udang tambak, rumput laut dan industri tepung dan minyak ikan melalui sistem rantai dingin dan pendekatan zero-waste. Pengembangan hilirisasi industri ini didukung oleh ketersediaan ruang laut Kaltim 0-12 mil laut (2,89 juta ha) yang telah dialokasikan pada pola ruang KKPRL Perda 1/2023 tentang RTRWP Kaltim untuk kawasan perikanan seluas 2 juta ha (70 % total ruang laut) dan kawasan budidaya perikanan (19,6 ribu ha). Selanjutnya kawasan pariwisata laut (4,35 ribu ha) baik untuk industri wisata pantai dan wisata bawah laut serta wisata barang berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT). Kawasan konservasi laut Kaltim seluas 235 ribu ha perlu dijadikan pusat ekonomi karbon biru daerah dan eduwisata serta program R&D untuk menciptakan inovasi dan invensi kemaritiman.

Kedua, mengoptimalkan kawasan pelabuhan perikanan pada 6 PPI di Kaltim sebagai sentra perikanan modern berbasis ekonomi kerakyatan. PPI Selili misalnya, telah berperan terhadap ketersediaan pangan ikan masyarakat Kaltim karena menjadi pusat penyedia ikan utama di Kaltim dengan tingkat produktivitas yang cukup tinggi. Rata-rata ikan yang didaratkan di PPI Selili saja tercatat sekitar 60 ton/hari, dengan asumsi harga ikan rata-rata USD 2 per kg maka nilai transaksi di pangkalan pendaratan ini mencapai Rp 648 milyar per tahun. Dengan pengembangan PPI di seluruh Kaltim melalui hilirisasi dan penerapan sistem manajemen pelabuhan ikan berkelanjutan maka akan menciptakan nilai tambah industri maritim yang inklusif di masa depan untuk pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Ketiga, memanfaatkan alur laut untuk industri perkapalan, pelabuhan dan perhubungan laut serta alur pipa/kabel bawah laut untuk pengembangan telekomunikasi dan digitalisasi kota-kota maritim (smart maritime cities). Pembangunan pelabuhan maritim perlu menerapkan prinsip dekarbonisasi dan pemanfaatan kekuatan big-data untuk penyediaan data dan informasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim, emisi dan degradasi ekosistem pesisir dan laut (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).

Keempat, mengoptimalkan efek ekonomi pengganda dari pembangunan IKN dari sisi laut. Kawasan strategis nasional di perairan IKN akan mengutamakan penguatan industri perikanan tangkap melalui pembangunan pelabuhan perikanan terpadu yang eco-friendly. Untuk itu ke depan Kaltim perlu melakukan re-orientasi kebijakan dalam rangka mengantisipasi dinamika mobilitas dan perdagangan barang dan jasa di laut terutama di ALKI II dan fokus pada komoditas dan produk industri serta jasa-jasa maritim yang bertujuan ekspor dan substitusi impor. Alasannya adalah karena komponen net ekspor, menurut data BPS merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi Kaltim terbesar sepanjang 2018-2022 dengan rata-rata sebesar 56,64 % per tahun sementara pengeluaran pemerintah (government spending) sekitar 4,31 % dan investasi telah mengungkit sebesar 31,2 % .

Dengan memperhatikan keunggulan komparatif yang ada di ruang laut maka transformasi ekonomi Kaltim ke depan semestinya didorong melalui keunggulan kompetitif sektor-sektor maritim sebagai sektor penggerak (driving sectors). Nilai tambah industri manufaktur (sektor sekunder) dan jasa-jasa (sektor tersier) Kaltim diperkirakan meningkat melalui hilirisasi dan optimalisasi sektor-sektor perikanan tangkap dan budidaya serta pengolahan hasil perikanan, pariwisata laut, pusat ekonomi karbon, industri pelabuhan, perkapalan dan jasa-jasa maritim pendukungnya termasuk pipa/kabel bawah laut, serta pengembangan kota-kota maritim yang inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip pembangunan ekonomi biru. Tentu kesemuanya ini membutuhkan tatakelola (governance) dan perencanaan (planning) yang kredibel dengan pendekatan data dan informasi (new blue economy) dalam merumuskan milestones pencapaian visi transformasi ekonomi Kaltim dan IKN pada 2045. Selamat Hari Maritim!