Walikota Basri Rase Beber Kota Bontang Masa Mendatang akan Bermasalah

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Walikota Basri Rase melihat Kota Bontang ke depannya akan bermasalah.

Yakni dalam pertambahan jumlah penduduk, yang tidak berkolerasi dengan ketersediaan ruang tempat tinggal.

Hal itu ia utarakan dalam rapat ekspos laporan pendahuluan penyusunan ranwal, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Bontang tahun 2025-2045, di Pendopo Wali Kota Bontang, Senin (25/9/2023).

Menurutnya, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), jumlah penduduk Bontang pada 2023 mencapai 187 ribu.

Baca juga: Walikota Bontang Basri Rase Lantik 33 Petugas Kebersihan Kkusus Normalisasi Sungai

Angka itu diprediksi pada 2 sampai 5 tahun kedepan akan terus bertambah mencapai 200 ribu atau bahkan lebih.

Apalagi Ibu Kota Negara berada di Kaltim, dan hal tersebut akan menjadi pemicu perpindahan penduduk secara besar-besaran, dan diyakini juga menyasar ke Kota Bontang, sebagai daerah penyangga.

Sementara luas wilayah yang ada, sebesar 497,57 kilometer persegi didominasi lautan yang mencapai 335,69 km⊃2;. Sedangkan daratannya hanya seluas 161,88 km⊃2;.

Masalahnya kemudian, luas daratan yang ada terbagi lagi dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Kutai (TNK) dan Kawasan industri, PT Badak LNG dan PT Pupuk Kalimantan Timur.

Baca juga: Basri Rase Dua Kali Tegur Direktur PT LBB Bontang soal Gaji Karyawan Belum Dibayar

Menurut Basri Rase, dari luas daratan Kota Bontang yang saat ini bisa dimanfaatkan untuk ruang pemukiman masyarakat hanya sekitar 5000 hektar.

"Wilayah kita sangat sempit. Jika ini tidak dipikirkan, antara pertambahan jumlah penduduk yang tidak sejalan dengan perluasan wilayah pemukiman ini akan jadi masalah besar buat kita," kata Wali Kota Bontang.

Maka, ia mendorong dalam pembahasan rencana pembangunan jangka panjang daerah ini.

Salah satu poin penting yang dimasukan adalah persoalan luas wilayah Kota Bontang.

Baca juga: Pembatasan Pakai Gas 3 Kg Bagi Pelaku Usaha di Bontang, Basri Rase Angkat Suara

Kemudian diusulkan ke negara untuk dipertimbangkan, sebagai rujukan melihat kemunculan masalah meledaknya jumlah penduduk.

Pemkot Bontang harus usulkan pelepasan hutan lindung yang ada disini, untuk dijadikan kawasan pemukiman.

"Ini penting dimasukan dalam RPJPD kita," bebernya.

(*)