Mahfud MD Soal Batas Usia Capres Cawapres: MK Tidak Boleh Membatalkan yang tak Dilarang Konstitusi

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan terkait batas usia capres-cawapres.

Menurut Mahfud MD, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sedang diuji materi di MK hanya boleh diubah oleh DPR dan pemerintah selaku positive legislator.

  Mahfud MD mengaku heran karena Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga membacakan putusan uji materi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden

"Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/9/2023), dilansir dari Kompas.com

Baca juga: Hasil Survei Capres Cawapres 2024 Terbaru: Elektabilitas Anies Baswedan Melonjak Berkat Cak Imin

Baca juga: Fahri Hamzah Ingatkan Rival Politik Prabowo Harus Pikir Ulang Tantang Capres Koalisi Indonesia Maju

Baca juga: Terjawab Capres 2024 Siapa Saja? Ini 3 Nama yang Menguat dan Hasil Survei Capres 2024 Terbaru

Mantan Ketua MK ini berpandangan, MK tidak punya hak untuk mengutak-atik syarat usia minimum dan maksimum calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Sebab, menurut Mahfud, ketentuan soal syarat usia capres dan cawapres merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang atau positive legislator.

Mahfud pun menyampaikan, MK bekerja sebagai negative legislator yang hanya membatalkan sebuah undang-undang apabila bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

"Kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, 'Oh itu tidak pantas', tapi tidak dilarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi," ujar dia.

Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap MK dalam memproses uji materi tersebut.

Pakar hukum tata negara ini yakin, para hakim konstitusi juga paham mengenai kewenangan MK dalam menangani uji materi syarat usia capres dan cawapres.

"Biar dia melihat sendiri apakah benar ini open legal policy atau tidak. Kalau ini bukan open legal policy ada masalah yang harus segera diselesaikan, apa alasannya? Itu harus jelas nanti di dalam putusannya," ujar Mahfud.

Ada sejumlah uji materi yang tengah diproses MK terkait syarat batas usia untuk maju sebagai capres dan cawapres.

Para penggugat itu antara lain meminta agar batas usia minimum capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun.

Ada pula yang ingin batas usia capres-cawapres dibatasi maksimal 70 tahun.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) hanya mengatur bahwa batas usia minimum untuk menjadi capres dan cawapres asalah 40 tahun, tanpa batas usia maksimum.

Baca juga: Puan Maharani Sebut PDIP Coret Ridwan Kamil dan AHY, Cawapres Ganjar Mengerucut, Mahfud MD Menguat

Kata Pakar Hukum

Sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak kunjung memutus perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia maksimal dan minimal capres-cawapres dinilai bisa membahayakan.

"Di titik tertentu lambannya MK ini membahayakan karena tahapan (Pemilu) terus berjalan dan mendekati waktu-waktu penting," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari saat dihubungi pada Selasa (26/9/2023), dilansir dari Kompas.com.

Menurut Feri, MK sangat menyadari konsekuensi dari putusan perkara uji materi itu bakal berdampak kepada dinamika politik menjelang Pemilu 2024.

Apalagi Ketua MK Anwar Usman dalam posisi sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta paman dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Coret Ridwan Kamil dan AHY, Puan Maharani Kerucutkan 4 Nama Cawapres Ganjar, Mahfud MD Menguat

Sedangkan di sisi lain, Gibran kerap diseret ke dalam kontestasi Pilpres 2024 karena namanya disebut diperhitungkan dalam bursa bakal calon wakil presiden.

"Bagaimanapun sulit dipungkiri bahwa perkara ini berkaitan dengan kepentingan keluarga istana, anak presiden yang punya dorongan dari partai-partai tertentu untuk mencalonkannya menjadi calon wakil presiden," ujar Feri.

"Sementara Ketua MK sendiri adalah pamannya dari anak presiden. Adik iparnya presiden. Tentu korelasinya akan kemana-mana," sambung Feri.

Menurut pemberitaan sebelumnya, sikap MK yang tak kunjung memutus uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang mengatur batas usia maksimal capres-cawapres menjadi sorotan berbagai pihak, baik masyarakat sampai eksekutif.

Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, sudah beberapa kali menyinggung soal sikap MK terkait gugatan itu yang sangat lamban.

Mahfud yang merupakan Ketua MK periode 2008 sampai 2013 mengatakan, UU 7/2017 yang sedang diuji materi di MK sebenarnya hanya boleh diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah karena posisi keduanya sebagai positive legislator.

Baca juga: PDIP Tutup Pintu Ridwan Kamil dan AHY Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Nama Mahfud MD dan Erick Menguat

Dia menyampaikan, menurut prinsip open legal policy, MK yang dalam posisi sebagai negative legislator tidak bisa menambahkan aturan baru ke undang-undang.

Sebab menurut Mahfud, wewenang MK terbatas pada membatalkan aturan di undang-undang yang tak sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Mahfud menyampaikan, jika nantinya MK memutuskan syarat usia capres-cawapres yang ada dalam UU 7/2017 tidak sesuai UUD 1945, pemerintah berharap terdapat penjelasan rinci dalam putusan.

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS