Menteri LHK Tepis Isu Pembangunan IKN Nusantara Rusak Paru-Paru Dunia, 166 Ribu Ha Jadi Hutan Tropis

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menargetkan awal konstruksi atau groundbreaking kedua dilakukan pada November 2023.

Dia bilang, hal ini akan melibatkan sekitar 20 pihak swasta nasional di Ibu Kota Nusantara.

"Groundbreaking kedua ditargetkan pada November 2023 ini.

Para pelaku yang melakukan groundbreaking kedua ini diprioritaskan dari dalam negeri," kata Bambang Susantono dalam acara Sustainable Action for Future Economy (SAFE) 2023 di Grand Ballroom Kempinsky Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Mengutip Infopublik.id, Bambang mengungkapkan, terdapat 20 pihak baik investor maupun pihak-pihak yang berkontribusi untuk membangun fasilitas yang dapat dinikmati oleh semua pihak di IKN Nusantara.

Baca juga: Bawa Rp 10 Triliun, 20 Investor Sekaligus Groundbreaking di IKN Nusantara November Ini, Apa Saja?

Baca juga: BREAKING NEWS: Peresmian Tahap Pertama Bukit Doa Kalimantan di Balikpapan, Adopsi Kota Hijau IKN

"Pastinya saya melaporkan hal itu terlebih dahulu kepada bapak Presiden RI Joko Widodo, tapi terdapat sekitar 20-an pihak swasta yang masuk untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN dalam groundbreaking pada November 2023," jelasnya.

Dia memaparkan, investor tersebut tidak hanya terdiri dari investor yang menanamkan modalnya dalam bidang fisik saja.

Namun juga ada pihak yang berinvestasi pada bidang-bidang lainnya seperti tempat untuk konservasi spesies orang utan atau pembangunan fasilitas publik.

Menurut Bambang, untuk para investor maupun pihak lainnya yang berasal dari internasional dapat menyusul kemudian terkait pelaksanaan groundbreaking.

Ia mengatakan ada sekitar 20 calon investor potensi yang akan menyuntikkan modal hingga lebih dari Rp 10 triliun.

"Bahkan bukan hanya investor, tapi juga yang memiliki inisiatif untuk membuat suatu investasi atau fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat luas," ujar Bambang.

Terbitkan Obligasi Iklim

Tahun 2027, imbuh Bambang, OIKN berencana menerbitkan obligasi iklim.

Saat ini, Bambang telah membentuk komite lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG di bakal calon ibu kota baru Indonesia tersebut.

Baca juga: Terjawab, Jokowi Punya Rencana Khusus Buat Jakarta Setelah IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Indonesia

Baca juga: Groundbreaking IKN Nusantara Dikejar Target? Jokowi Perintah Kepala Otorita Lakukan Sebulan Sekali

Bambang mengatakan, salah satu syarat penerbitan obligasi ikim adalah dengan menaati prinsip-prinsip ESG.

Beberapa jenis obligasi iklim di antaranya hijau maupun biru.

"Misalnya, yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan.

Obligasi iklim juga akan berkaitan dengan perubahan iklim," tuntasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri LHK Pastikan IKN Tak Ganggu Hutan Lindung di Kalimantan"