Belasan Kader PMII Samarinda Gelar Aksi Solidaritas, Sempat Bersitegang dengan Polisi dan Pengendara

"Kami tidak ingin publik menilai bahwa demonstrasi adalah hal haram. Kami ingin menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional," tegasnya.

Kedua mereka menyoroti dugaan kejahatan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di beberapa wilayah.

Pertama targedi Kanjuruan di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang menewaskan ratusan orang.

Pihaknya menilai melayangnya nyawa 135 orang dalam tragedi usai pertandingan sepak bola pada 1 Oktober 2022 itu tidak dipertanggungjawabkan secara benar oleh pihak kepolisian.

"Ada juga soal Suku Balik Buaya Sepaku yang tempat tinggal mereka terkena dampak pembuatan bendungan yang mengambil alih tempat tinggal masyarakat setempat," ungkitnya.

Baca juga: Polres Paser Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2024, Antisipasi Konflik dan Demo saat Pemilu

Sementara di Samarinda sendiri mereka menyoroti sikap kurang tegas aparat kepolisian yang dianggap tidak tegas dalam menangani tambang ilegal.

Padahal PMII menyakini pihak kepolisian memiliki titik koordinat dan berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pemantauan aktivitas pengerukan emas hitam ilegal tersebut.

"Padahal delik murni. Harusnya polisi langsung bergerak. Tapi nyatanya masih banyak tambang ilegal. Apakah banyak mafia bersembunyi di balik perlindungan aparat?" Ungkapnya.

"Intinya kami ingin agar 7 kader PMII Bulukumba dilepaskan dan pihak kepolisian harus tegas menindak pelaku-pelaku tambang ilegal," pungkasnya.

Meski sempat terjadi gesekan, namun aksi itu dapat berakhir dengan damai pada Pukul 18.30 Wita. (*)