Belasan Kader PMII Samarinda Gelar Aksi Solidaritas, Sempat Bersitegang dengan Polisi dan Pengendara

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi solidaritas di depan Mapolresta Samarinda, Senin (2/10/2023).

Awalnya aksi yang berlangsung sedari Pukul 15.40 Wita di depan gerbang Mapolresta Samarinda ini berlangsung secara tertib.

Namun, memasuki waktu Pukul 16.30 Wita belasan aktivis tersebut berputar arah dan menghadap ke Jalan Slamet Riyadi untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Pembakaran ban berhasil dihalau jajaran Polresta Samarinda.

Namun perlahan tapi pasti belasan mahasiswa itu justru mulai menguasai separuh badan jalan dan menyebabkan kepadatan lalu lintas panjang.

Baca juga: Demo Rusuh, Cara Polisi di Kubar dan Mahulu Atasi Massa yang Membakar Ban dan Melempari Aparat

Baca juga: Petani dan Nelayan Demo DPRD Balikpapan, Tuntut Reforma Agraria

Ratusan pengendara motor dan mobil yang melintas mulai merasa risih.

Klakson bersahut-sahutan. Meski ada yang mengacungkan jempol, namun tak sedikit di antara pengguna jalan mulai melontarkan kata-kata tak pantas dan meminta aktivis tersebut keluar dari badan jalan.

Bahkan dari informasi yang diperoleh Tribunkaltim.co di lapangan, nomor 'Betakun Kapolresta' mendadak dipenuhi keluhan akses jalan yang mendadak macet dari Jembatan Mahakam, Jalan Untung Suropati hingga di depan Mapolresta Samarinda.

Personel pun dikerahkan untuk meminta mahasiswa tersebut mundur dan cukup menyampaikan orasi di depan gerbang.

Namun ketegangan justru terjadi antara petugas dan barisan mahasiswa tersebut.

"Tugasmu mengayomi. Kami hanya menyampaikan aspirasi kami," teriak para aktivis yang menggenggam erat bendera kuning khas kesatuan PMII tersebut.

Keributan dapat dihalau. Meski sempat terjadi aksi dorong mendorong namun tak ada kontak fisik berlebih yang terjadi.

Ditemui di sela aksi, Ketua PMII Cabang Samarinda Ahmad Naelul Abrori menegaskan mereka hanya ingin melakukan aksi solidaritas terhadap beberapa gejolak yang terjadi.

Pertama kasus kriminalisasi terhadap 7 aktivis PMII setelah melaksanakan aksi di Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba, Sulawesi Selatan yang justru dikenakan Pasal 170 ayat (1) subsider Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Mereka menuntut agar ketujuh rekan mereka yang ditahan di Lapas Bulukumba sejak Jumat, 22 September 2023 lalu dibebaskan.

"Kami tidak ingin publik menilai bahwa demonstrasi adalah hal haram. Kami ingin menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional," tegasnya.

Kedua mereka menyoroti dugaan kejahatan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di beberapa wilayah.

Pertama targedi Kanjuruan di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang menewaskan ratusan orang.

Pihaknya menilai melayangnya nyawa 135 orang dalam tragedi usai pertandingan sepak bola pada 1 Oktober 2022 itu tidak dipertanggungjawabkan secara benar oleh pihak kepolisian.

"Ada juga soal Suku Balik Buaya Sepaku yang tempat tinggal mereka terkena dampak pembuatan bendungan yang mengambil alih tempat tinggal masyarakat setempat," ungkitnya.

Baca juga: Polres Paser Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2024, Antisipasi Konflik dan Demo saat Pemilu

Sementara di Samarinda sendiri mereka menyoroti sikap kurang tegas aparat kepolisian yang dianggap tidak tegas dalam menangani tambang ilegal.

Padahal PMII menyakini pihak kepolisian memiliki titik koordinat dan berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pemantauan aktivitas pengerukan emas hitam ilegal tersebut.

"Padahal delik murni. Harusnya polisi langsung bergerak. Tapi nyatanya masih banyak tambang ilegal. Apakah banyak mafia bersembunyi di balik perlindungan aparat?" Ungkapnya.

"Intinya kami ingin agar 7 kader PMII Bulukumba dilepaskan dan pihak kepolisian harus tegas menindak pelaku-pelaku tambang ilegal," pungkasnya.

Meski sempat terjadi gesekan, namun aksi itu dapat berakhir dengan damai pada Pukul 18.30 Wita. (*)