MK Putuskan Usia di Bawah 40 Tahun Boleh Maju Capres Cawapres dengan Syarat Khusus, Peluang Gibran?

TRIBUNKALTIM.CO - MK putuskan usia di bawah 40 tahun boleh maju capres cawapres dengan syarat khusus, peluang Gibran?

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa), Almas Tsaqibbirru.

"Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian" kata Ketua MK Anwar Usman dalam ruang sidang MK, Jakarta Senin (16/10/2023).

Dengan adanya putusan ini, maka MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Singkatnya, bagi mereka  yang belum berusia 40 tahun namun pernah dan sedang menjadi kepala daerah, maka dapat maju menjadi capres dan cawapres.

Lantas, apa saja yang menjadi pertimbangan MK hingga gugatan tersebut dikabulkan? Simak artikel berikut ini.

Baca juga: Peluang Gibran Jadi RI 2 Dipastikan Tertutup, MK Resmi Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Baca juga: Kecewa Langkah Jokowi, Bocoran Denny Siregar, MK akan Muluskan Langkah Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Baca juga: Hasil Putusan MK Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres 2024 Via Live Streaming, Jadwal Pendaftaran

Pertimbangan MK

Dalam pertimbangannya, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945.

MK juga menegaskan, dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih.

Termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden.

“Pandangan demikian ini tidak salah, sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan juga sejalan dengan pendapat sebagian kalangan yang berkembang di masyarakat,” ujar hakim Guntur Hamzah dalam ruang sidang.

Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari Pemilu 2024 dan seterusnya.

Untuk diketahui, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedianya berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun".

Atas putusan MK ini, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.