Pengamanan Pemilu 2024 di Bontang, Polisi Tetapkan 19 Titik Sangat Rawan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Polres Bontang menetapkan 19 titik rawan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Titik rawan yang dimaksud adalah tempat pemungutan suara atau TPS yang lokasinya, perlu dijangkau dengan menggunakan kendaraan khusus.

Kapolres Bontang, AKPB Yusep Dwi Prasetiya yang ditemui awak media, seusai mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota, dan TNI dalam rangka persiapan Operasi Mantap Brata, Selasa (17/10/2023).

Ia mengatakan dalam proses pengamanan Pemilihan Umum 2024 mendatang, pihaknya membagi wilayah dengan 3 klasifikasi. Rawan, cukup rawan, dan sangat rawan.

Baca juga: Polres Bontang Gelar Simulasi Sispam Kota, Gambarkan Demo Anarkis di Depan Kantor KPU

Dalam prosesnya personel gabungan akan melakukan penyesuaian terkait pengerahan pengamanan. Hal ini tentunya disesuaikan dengan karakteristik dan kerawanan di masing-masing titik. Melihat konpleksitas yang ada.

Ia menjelaskan dari 756 TPS yang masuk di wilayah hukum Polres Bontang, 19 TPS di antaranya ditetapkan sebagai titik sangat rawan.

Dikreteriakan sangat rawan, dengan salah satu pertimbangan karena lokasinya jauh. Kemudian perlu transportasi khusus untuk melakukan distribusi logistik.

"Contohnya Malahing yang perlu kapal, beberapa titik di muara badak, nyerakat kiri masuk di pelosok. Harus menggunakan kendaraan 4X4," ungkapnya.

Setiap TPS yang masuk klasifikasi sangat rawan, sambung Yusep, Polres Bontang akan menampatkan 2 polisi.

Baca juga: Pengedar di Lok Tuan Diciduk Aparat Polres Bontang Usai Beli Sabu di Samarinda

Yusep mengungkapkan dari 443 aparat Polres Bontang, 360 diantarakan akan diturunkan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, berjalan aman dan lancar di wilayah hukumnya.

Sesuai bertanggung jawab yang diemban, menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

"Ini komitmen kami Polri bersama TNI untuk mengawal proses Pemilu," tuturnya.

Baca juga: Operasi Mantap Brata Polres Bontang Digelar Mulai 19 Oktober 2023

Diakhir ia menghimbau masyarakat untuk bijak, arif dalam menghadapi fase perubahan kekuasaan kedepannya.

Jangan mudah terpengaruh terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya dan, menghindari politik uang atau kampanye hitam.

"Karena persoalan itu masuk ranah pidana. Pendekatan hukum akan dilakukan kalau memang perlu," pungkasnya.

(*)